Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang disibukkan dengan pemilihan Pejabat (Pj.) Gubernur untuk menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir di tanggal 16 Oktober 2022. Seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut, sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum memiliki perda bantuan hukum. Padahal ketika awal Anies Baswedan menjadi gubernur terpilih

#TemeninLBH Sahabat semua, Sejak beberapa tahun terakhir, LBH Jakarta mengalami kesulitan keuangan. Uluran tangan kita sangat dibutuhkan, karena LBH Jakarta adalah salah satu oase di tengah derap pembangunan Jakarta. Setiap tahun, lembaga bantuan hukum ini menangani 1200-an kasus. Ada empat isu kasus yang ditangani, yakni perlindungan Minoritas dan Kelompol Rentan, Peradilan yang adil (Fair trial),

LBH Bali  Jl. Plawa No. 57 Denpasar-Bali Tlp. (0361) 223010 Fax. (0361) 227465 Email: lbhbali@indo.net.id Website: lbhbali.or.id Facebook: LBH Bali Twitter: @LBH_Bali LBH Banda Aceh Alamat: Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No. 1 Desa Pango Raya kec. Ulee-kareng, Banda Aceh Tlp: (0651) 22940 Fax: (0651) 7400023 Email: lbh_aceh1995@yahoo.com Website: lbhbandaaceh.org Facebook: LBH Banda Aceh Twitter: @LBHBandaAceh LBH

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis program konsultasi hukum keliling gratis Jumat, 24 Oktober 2014, di gedung LBH Jakarta. Program konsultasi hukum keliling cuma-cuma ini merupakan bentuk tanggung jawab LBH Jakarta sebagai Lembaga Bantuan Hukum untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menjelaskan, tujuan program bantuan hukum

bantuanhukum.or.id – Jakarta; Pada tanggal 12 Oktober 2014, materi Gerakan Bantuan Hukum Struktural dibawakan oleh Tommy Albert Tobing, S.H., pengacara publik LBH Jakarta sekaligus kepala bidang Pengembangan, Monitoring, dan Evaluasi (Bidang PME). Materi Gerakan Bantuan Hukum Struktural, Tommy Albert Tobing, S.H., selaku pemateri menjelaskan perkembangan konsep bantuan hukum dari bantuan hukum yang sifatnya konvensional hingga

Selasa, 01 Juli 2014, beberapa anak muda dari Gerkatin dan Young Voice menemui salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 62. Maksud dari pertemuan ini adalah menyampaikan keluhan atas penanyangan debat Calon Wakil Presiden pada tanggal 29 Juni 2014. Debat cawapres yang disiarkan berbagai televisi swasta dan nasional dirasa tidak

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD) ) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas berpartisipasi dalam masyarakat dengan setara tanpa diskriminasi. Walaupun telah diratifikasi sejak tahun 2011, masih banyak pejabat pemerintah belum mengetahui hak-hak