Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al Ghifari Aqsa mengatakan, berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tersirat bahwa Komjen Budi Gunawan bermasalah sehingga dibatalkan menjadi kepala Polri. Dengan demikian, ia meminta institusi Polri mau menangkap pesan tersebut dan menolak Budi menjadi wakil kepala Polri. “Ini ujian apakah polisi taati instruksi tersirat

Pelantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri memberi secercah harapan bagi para aktivis antikorupsi. Mereka berharap Badrodin menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi. Mereka juga berharap Badrodrin memulihkan kerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. “Kapolri kami minta menghidupkan kembali momentum reformasi di dalam tubuh Polri dan memulihkan kepercayaan publik dengan langkah yang nyata,” bunyi pernyataan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi

Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut foto-foto kegiatan tersebut yang

Bergulirnya wacana Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Wakapolri kembali merebak, menyusul rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR yang membahas pencalonan Kapolri baru. Kepada wartawan, Jokowi membeberkan alasan pihaknya membatalkan Budi Gunawan yang sebelumnya diusulkannya menjadi kapolri. “Saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dari Aceh sampai Papua mendatangi gedung KPK yang terletak di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 04/03/2015. Alasan massa mendatangi gedung KPK karena mereka merasa gerah dengan sikap Plt. KPK yang ingin melimpahkan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Dalam unjuk rasa hari

PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA No. 244/SK/LBH/III/2015 Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji setelah kasus Budi Gunawan yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (2/3). LBH Jakarta menilai tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan optimisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang kelak berpotensi akan mematikan gerakan anti korupsi di indonesia. Pelimpahan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menekankan sebaiknya Presiden Joko Widodo ikut turun tangan dengan memerintahkan Polri agar segera menghentikan penyidikan terhadap Bambang Widjojanto. Pasalnya, penetapan Wakil Ketua KPK sebagai tersangka dinilai janggal. “Saya rasa harus SP3 ya karena waktu BAP, Polri tidak bisa menunjukkan. Kemudian pasalnya juga enggak ditunjukan ayat berapa. Katanya tiga alat bukti,