Siaran Pers Pesan untuk Jakarta dan Indonesia Perkembangan politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang akhir-akhir ini semakin mencemaskan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Politisasi sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) semakin marak terjadi dan menghiasi ruang publik. Penggunaan isu SARA sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan sekaligus menghimpun dukungan

Siaran Pers No 438/SK-RILIS/III/2016 Para pembela Hak Asasi Manusia mengecam keras kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap 23 Buruh, 1 Mahasiswa dan 2 Pengacara Publik LBH Jakarta. Ke 26 korban kriminalisasi tersebut saat ini akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka dikriminalisasi karena menyuarakan pembelaan terhadap hak buruh terkait penolakan PP Pengupahan pada

Tanggerang, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan Sapu Koruptor kembali mengadakan diskusi tentang korupsi di Kedai Kopi Sagam yang berlokasi di Kawasan BSD Tanggerang (17/09). Diskusi yang bertajuk “Korupsi adalah Musuh Kita Bersama” ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa untuk bahu-membahu memerangi korupsi. Lebih lanjut, diskusi ini juga merupakan sarana untuk menggalang dukungan dari mahasiswa agar

Karawang, bantuanhukum.or.id—Sabtu, 12 September 2015 LBH Jakarta menyelenggarakan pendidikan dasar bagi 30 (tiga puluh) buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) di Karawang. Kesempatan kali ini terdapat dua materi yang disampaikan yaitu mengenal apakah itu hak asasi manusia dengan mengajak peserta mengenal UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan mengenal

  Jakarta, bantuanhukum.or.id – Pelaksanaan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) Buruh 2015 telah memasuki hari ke sembilan. Dalam kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah Pengroganisasian. materi ini akan disampaikan oleh Tandiono Bawor Purbaya, mantan Direktur LBH Semarang. Fasilitator memulai sessi ini dengan terlebih dahulu kepada para peserta apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Arsyada

  Jakarta, bantuanhukum.or.id—“Tak perlu jauh-jauh untuk memahami cakupan HAM, dengan mengenal diri dan hak dasar kita sebetulnya telah mengetahui apa itu HAM”, tegas Febi Yonesta yang akrab dipanggil Mayong ketika menjadi fasilitator saat membuka lanjutan pelatihan Kalabahu Buruh Sabtu, 30 Agustus 2015. Pada hari ini Kalabahu Buruh mengangkat tema “Pengantar HAM”, dengan maksud untuk mengenalkan

Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK

“Ditengah aura pesimistis tentang kondisi penegakan hukum, masifnya kriminalisasi, dan lemahnya posisi hukum dalam menjamin hak-hak warga Negara, tentunya masih ada keyakinan dan harapan dari anak-anak muda”. Jakarta,bantuanhukum.or.id-Semula ruangan yang menjadi tempat pelaksanaan Kalabahu LBH Jakarta terasa hening dan khidmat pada Rabu (1/4). Keheningan kemudian pecah sampai sesi materi “Gerakan Bantuan Hukum Struktural” yang di

Pers Rilis: Gerakan Satu Padu lawan Koruptor (SAPU Koruptor) Para penggiat anti Korupsi yang tergabung dalam Gerakan Satu Padu lawan Koruptor (SAPU Koruptor) menginisiasi untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan pelatihan atau penyadaran bagi masyarakat untuk menghimpun kekuatan dalam pemberantasan Korupsi dan melawan Koruptor. Maka tercetuslah ide untuk menyelenggarakan kegiatan Gerakan Nasional yang dinamai “KAMPUNG ANTI KORUPSI”