Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) mengecam keras tindakan anti-kritik Rektor dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung yang dilakukan kepada para mahasiswanya sejak Juni 2022 lalu. Pengekangan kebebasan menyampaikan pendapat dan mimbar akademik yang dilakukan oleh rektorat Universitas Bangka Belitung ini menjadi bentuk keberulangan sejarah buruk dari bagaimana banyaknya kampus-kampus di Indonesia yang masih anti-kritik dan

Sidang atas Herianto, Aris, dan Bihin terkait dugaan tindak pidana pencurian motor dan penadahan kembali digelar Kamis (22/6), di Pengadilan Negeri Bekasi. Setelah menunda membacakan dakwaan pada Senin (19/6) lalu di sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum akhirnya menarik dakwaan yang telah disiapkannya bagi 3 orang tersebut. Sikap Jaksa Penuntut Umum ini didasari atas salinan penetapan

Rilis Pers 2092/SK-ADV-BRH/XI/2016 Tepat di tanggal 30 Oktober 2016 ini merupakan satu tahun upaya kriminalisasi terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Satu tahun lalu, mereka ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ditangkap saat mengutarakan aspirasi mereka yang menolak PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Siaran Pers Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat. Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan

Selasa 01 Desember 2015, Jurnalis Step Vaessen (al-Jazzeera), Chris Burmitt (Bloomberg) dan Archicco (ABC Australia) mendapat intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan saat meliput unjuk rasa ratusan mahasiswa Papua. Sekitar 300 lebih mahasiswa Papua mengadakan unjuk rasa pada tanggal 1 Desember 2015 dengan titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Belum sempat semua masa aksi berkumpul, pihak aparat

PRESS RELEASE No. 1395/SK-RILIS/XI/2015 Tidak hanya kebebasan berpendapat yang seringkali diberangus di Papua, namun kebebasan beribadah pun diberangus. Jakarta, 29 November 2015-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan 17 orang yang semena-mena kemarin siang waktu setempat. 17 warga tersebut sedang membersihkan tempat untuk doa di Taman Bunga Bangsa Papua di Nabire ketika ditangkap. Penangkapan

JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menyampaikan pendapatnya bahwa perjuangan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah perjuangan yang menjadi tolok ukur sejauh mana negara mampu menegakkan aturan dan perundangan serta konstitusi nasional, tanpa diskriminasi. “Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan dicatat sebagai presiden gagal, jika sampai peralihan tampuk pemerintahan

 Press Release “PERADILAN DAN KERAGAMAN” Advokasi Kasus Kemerdekaan Berkeyakinan dan Beragama Melalui Ruang Persidangan “Buku ini persembahan untuk korban, penyintas, dan pejuang HAM yang terus gigih mempertahankan dan merebut hak-haknya” Persekusi atas kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan terus berlangsung di Indonesia, dengan ekskalasi yang meningkat dari tahun ke tahun karena penegakan hukum yang lemah.