Dalam rangka memperingati ulang tahun kejaksaan ke-55 pada 22 Juli 2015 lalu, Koalisi Pemantau Jaksa (KPJ) mendapati 50 persen lebih kasus yang ditangani terindikasi adanya penyimpangan. Seperti integritas jaksa dalam menangani perkara “Ada 50,8 persen kasus yang dipantau masih ditemukan jaksa-jaksa melakukan pelanggaran, baik secara etik atau pelaksanaan hukum acara pidana. Ini dari 392 pemantauan

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian

Pernyataan sikap Salam Demokrasi! Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia. Jenderal ini berhasil menghancurkan perjuangan pembangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan demokrasi demi modal Internasional, menjalankan kapitalisme-militeristik. Namun, 16 tahun yang lalu,