Jakarta, bantuanhukum.or.id—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 pada hari Senin, 31 Agustus 2015 di gedung KPK. Program ini diluncurkan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia pada tahun 2015 ini. Peluncuran Program Pilkada Berintegritas 2015 ini dihadiri oleh sejumlah narasumber terkait yaitu Adnan Pandu Praja (Pimpinan KPK), Roni Dwi Susanto (Direktur

Release Press “Sinetron” sidang paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU akhirnya memutuskan Pemilihan Kepala Daerah langsung dikembalikan ke DPRD. Nantinya, UU yang disahkan akan menggantikan ketentuan lama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan