Selasa, 15 Mei 2018 merupakan hari yang penting bagi mantan PNS Perjan Pegadaian. Pada hari tersebut Komisi Informasi Publik (KIP) membacakan putusan informasi publik terkait Pengangkatan Pegawai Perum Pegadaian. Putusan KIP ini menjadi hal penting bagi mereka, sebab jumlah keseluruhan pekerja Perum Pegadaian yang berasal dari PNS Perjan Pegadaian berjumlah hingga 3000 orang lebih. Melalui

Rilis Pers: Membungkam Kebenaran Melalui Putusan Penuh Kejanggalan: Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir Kamis, 16 Februari 2017 merupakan hari yang teramat kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyidangkan perkara No. 3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat

Majelis Hakim sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa laporan TPF Munir adalah informasi publik yang wajib diumumkan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Majelis Hakim pada sidang putusan sengketa informasi publik laporan TPF Munir, Senin (10/10) di Graha PPI Abdul Muis Jakarta Pusat. Melalui putusan ini, KIP memerintahkan negara agar segera mengumumkan laporan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm.

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan Keberatan atas Tertutupnya Menko Maritim terkait Hasil Kajian Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Jakarta, 19 Agustus 2016. Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai tidak transparan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, sejak pembentukan tim pada 18 April 2016 lalu oleh Menteri

Jakarta-Sidang sengketa informasi terkait laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir kembali digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) Selasa, 2 Agustus 2016. Bertempat di lantai 5 Gedung KIP, sidang ini memasuki agenda pemeriksaan saksi yang diajukan pemohon (Kontras dan LBH Jakarta). Pemohon menghadirkan Hendardi yang merupakan anggota TPF Munir dan Usman Hamid selaku Sekretaris TPF Munir. “Ada

Nani Nurani masih berjuang mendapatkan keadilan yang tidak diberikan oleh Negara kepadanya. Tim advokasi kasus Nani Nurani telah mengirimkan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada 13 Januari 2016 kepada Komisi Informasi Publik (KIP). Hal tersebut dilakukan karena Tim Advokasi Nani kecewa dengan sikap Mahkamah Agung (MA) yang tidak transparan dan akuntabel. Di usia yang sudah lanjut,

Kasus meninggalnya penggiat HAM Munir sedikit menemui angin segar. Komisi Informasi Pusat (KIP), melalui register perkara bernomor 025/VI/KIP-PS/2016 menyidangkan persidangan ajudikasi sengketa informasi publik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), melalui KIP mendesak Kementerian Sekretariat Negara untuk mengumumkan laporan Tim Pencari Fakta kasus Munir. Sebelumnya,

Nani Nurani adalah seorang wanita yang sedang berjuang melalui jalur hukum sejak tahun 2003 akibat dituduh terlibat Gerakan 30 September 1965 dan disebut sebagai kader Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), bahkan tidak tanggung-tanggung, Nani Nurani difitnah mendapat rumah dari DN Aidit yang waktu itu sebagai Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Akibat tuduhan dan fitnah yang tidak