Tahun 2018, memasuki 20 tahun usia Reformasi. Pada moment bersejarah ini berbagai elemen masyarakat dan organisasi buruh, petani, bantuan hukum, aktivis HAM, jaringan solidaritas untuk korban pelanggaran HAM, lingkungan hidup, jurnalis, organisasi perempuan hingga organisasi LGBTIQ-memberikan catatan refleksi 20 tahun perjalanan Reformasi. Catatan Refleksi 20 Tahun Reformasi merupakan rangkuman dari berbagai laporan yang disusun oleh

Oleh: Ilham Syah (Ketua KPBI) 21 tahun yang lalu, sekitar bulan Mei 1997 bersama Herny Sualang dan Petrus Bimo Anugrah. Sesaat setelah keluar dari sel tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya kami ditangkap di awal tahun 1997 saat ada operasi gabungan dini hari di daerah Pasar Jumat Lebak Bulus. Diktator Orde Baru menetapkan Partai Rakyat Demokratik

Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terahir ini; peristiwa di Rumah Tanahan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor

6 Tuntutan Reformasi 1998 Penegakan supremasi hukum; Pemberantasan KKN; Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; Amandemen UUD 1945; Pencabutan dwifungsi TNI/Polri; Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. 18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan

“LBH Jakarta berhasil membuat aparat hukum tidak berbuat sewenang-wenang di luar kemanusiaan dan proses hukum berjalan dengan pembelaan. Saat dikantor Polisi kami diintimidasi, saya dipaksa makan makanan pedas, ditodongkan pistol ke kepala saya. Saya juga dimasukkan paksa ke sel bawah tanah berisi banyak tumpukan orang dengan berbagai kejahatan pidana lainnya, tai dan kencing dimana-mana. Saya

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru” Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya

Dalam diskusi bertajuk ‘Bela Negara untuk Apa?’ di Kantor Lembaga Bimbingan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/10). Humas Indonesia tanpa Militerisme, Surya Anta mengatakan, dengan adanya bela negara, dia menilai negara akan mengembalikan kepada sistem otoriter seperti yang dipraktikan pada era Orde Baru (Orba). “Nasionalisme ini seperti yang pernah dilakukan masa Orde Baru

LBH Jakarta menyatakan duka cita yang amat mendalam atas meninggalnya Adnan Buyung Nasution pagi ini (23/9) pada usia 81 tahun. Buyung Nasution atau lebih akrab disapa “Bang Buyung” meninggalkan warisan krusial dalam sejarah hukum Indonesia dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 28 Oktober 1970 untuk kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Diskusi yang diadakan oleh LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bertemakan “Buruh, Militerisme dan Pilpres 2014” ini di adakan pada hari Jumat, 09 Mei 2014 bertempat di LBH Jakarta. Adapun tujuan diadakannya diskusi ini adalah Mengingatkan kembali peristiwa yang dialami oleh Marsinah atas sikap represifitas rezim militer pada saat itu dan Pilpres yang