Keterlibatan TNI mengamankan pabrik dan unjuk rasa buruh dalam menyampaikan pendapat dimuka umum tidak sesuai dengan tugas pokok TNI yang diatur UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Betul didalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tertulis bahwa TNI dapat membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat,  namun hal

Siaran Pers Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional. Pasalnya PP Pengupahan tersebut akan semakin memiskinkan kaum buruh dan mengancam demokrasi di bidang

Jakarta, bantuanhukum.or.id–“Ternyata topik K3 penting juga untuk dibahas”, itulah celetuk dari peserta Kalabahu Buruh 2015 sewaktu fasilitator menerangkan pentingnya membahas topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada sesi hari Minggu, 23 Agustus 2015 di lantai 1 LBH Jakarta. Fasilitator sesi ini adalah Ibu Endang Rokhani yang aktif menjadi pengacara publik sekaligus peneliti di bidang perburuhan

Siaran Pers AKSI 16 JUNI 2014 ALIANSI WARGA REMBANG PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG TOLAK PENAMBANGAN DAN PENDIRIAN PABRIK SEMEN DI REMBANG Senin 16 Juni 2014, 500 Warga Desa Sekitar lokasi rencana penambangan dan tapak pabrik akan menduduki rencana lokasi tapak pabrik dikarenakan tidak ada itikad baik dari Semen Indonesia dalam seluruh rencana proses penambangan dan pendirian