Jakarta, www.bantuanhukum.or.id – Senin (27/4), Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) sebagai sebuah Organisasi Konsolidasi Perjuangan Rakyat memberikan keterangan pers di Gedung LBH Jakarta Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mengabarkan sikap,posisi, dan pandangan PPRI jelang Peringatan Mayday (Hari Buruh Internasional) tanggal 1 Mei 2015 mendatang. Dalam konferensi pers ini PPRI menunjuk Sultoni

  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta revisi batas pelaporan pelanggaran Pemilu selama tujuh hari, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada Antara di Jakarta, Senin, mengungkapkan aturan batas pelaporan pelanggaran kampanye tujuh hari setelah kejadian sebagai aturan aneh. Pasalnya, tindak pidana tersebut dinyatakan

Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan