Sidang lanjutan kriminalisasi terhadap 26 aktivis kembali diadakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/06). Persidangan yang sudah 12 kali tersebut memasuki agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Guna mendukung dakwaan, JPU menghadirkan saksi atas nama Saeran yang merupakan Kanit Provost dari kesatuan Polres Jakarta Pusat. Menanggapi saksi yang dihadirkan JPU, Arif Maulana selaku

Momentum pergantian Kapolri harus diiringi dengan mengkritisi dan mengingatkan kembali para kandidat bahwa menjadi pimpinan Polri tidak hanya sekedar kekuasaan, melainkan jauh lebih dari itu, merupakan beban berat yang penuh tanggung jawab. Lebih penting juga bagi rakyat Indonesia yang merupakan pemilik kekuasaan sebenarnya, perlu mengetahui rekam jejak para calon Kapolri guna setidaknya dapat menyuarakan –kalaupun

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang kriminalisasi terhadap 26 aktivis kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (06/06). Sidang pada siang hari tersebut memasuki agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang di mulai pada pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Pada sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi pelapor yaitu eks Kapolres Jakarta Pusat

Siaran Pers Rekayasa isu kebangkitan komunis menimbulkan keresahan di masyarakat dan dengan sukses mengalihkan perhatian kita dari isu korupsi dan ketidakadilan sosial. Bermula dari adanya upaya penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965-1966, berbagai ormas dan purnawirawan jendral yang menolak, kemudian menghembuskan isu bahwa upaya penuntasan kasus tersebut akan membangkitkan Partai Komunis Indonesia dan komunis.

Seperti biasa, sejak pukul 10.00 pagi, pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipenuhi buruh, pengacara, dan masyarakat umum. Mereka datang untuk mendukung dan menyaksikan sidang Kriminalisasi 26 aktivis, Senin (16/05). Namun ada yang tidak biasa, kali ini sidang tidak diwarnai oleh orasi-orasi atau performance art yang satir mengkritik peradilan sesat. Pagi ini, perhatian para pendukung

Perihal: Menjaga Marwah dan Kehormatan Hakim Melalui Putusan Yang Adil. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bpk.  Dr. H. Gusrizal, S.H. Mhum. Di Jakarta Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkenankan, kami 26 Aktivis korban kriminalisasi yang didakwa melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP

Gerakan Buruh Indonesia serta Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mempertanyakan keputusan persidangan untuk menggunakan aparat kepolisian sebagai saksi untuk Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kriminalisasi 26 aktivis yang diamankan dalam aksi unjukrasa. “Kesaksian para aparat polisi tersebut jelas penuh konflik kepentingan dan memperkuat dugaan kriminalisasi dan penuh rekayasa,” kata juru bicara Gerakan Buruh Indonesia (GBI),

Setelah memulihkan tenaganya selama satu minggu di Jakarta, Indra Azwan hari ini kembali melanjutkan aksi jalan kakinya keliling Nusantara untuk mencari keadilan (03/05). Indra akan memulai perjalanannya dari Bogor, dan akan singgah sebentar di depan Istana Bogor untuk melakukan aksi protes. Sebelumnya, sejak 9 Februari 2016 (tiga bulan), Indra berjalan kaki melintasi Sumatera. Aceh –

Periode 25 April-2 Mei 2016 A. Pengantar Laporan ini dibuat berdasarkan fakta lapangan yang disusun oleh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di lokasi serta telah diverifikasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui wawancara via telepon dengan para saksi di lapangan. Angka