Jakarta, bantuanhukum.or.id– Kamis, (10/09) sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Koalisi yang terdiri dari Imparsial, LBH Jakarta, YLBHI, ELSAM, Kontras, SETARA Institute, HRWG, LBH Pers, JSKK, ICW, FMN, SPN dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM menyampaikan keluhan terkait menguatnya militerisme dalam sektor keamanan yang semakin menggerogoti kehidupan masyarakat sipil. Para Koalisi Masyarakat

Jakarta, bantuanhukun.or.id – Minggu (23/8) Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) bersama Koalisi Masyarakat Sipil desak pemerintah untuk mengembalikan posisi TNI kepada fitrahnya di dalam undang-undang. Desakan ini disampaikan dalam bentuk Konferensi Pers yang diselenggarakan di Gedung LBH Jakarta dengan tajuk “Menyoal MoU TNI dan Keterlibatan Militer Dalam Wilayah Sipil (Keamanan Dalam Negeri). Militerisme di Indonesia

Tidak terhitung untuk yang kesekian kalinya eksponen masyarakat sipil yang bergabung dalam aliansi Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) yang terdiri dari LBH Jakarta, Sebumi, KontraS, SPRI, Pembebasan, PPR dan GSPB menggelar aksi di pelataran gerbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Senin (7/7) menuntut agar KPU meninjau kembali pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. ITM