#CaseStory LBH Jakarta tahun 2002-2006 Sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal Penghinaan Presiden di KUHP kerap digunakan oleh rezim berkuasa untuk membungkam mereka yang menyampaikan pendapat atau ekspresinya, baik secara lisan maupun tulisan. Monang Johanes Tambunan, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Fahrul Rohman, mahasiswa Universitas Nasional, adalah contoh dua orang korban pembungkaman yang dikriminalisasi atas

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim baru untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib. “Bahwa pengusutan kembali kasus pembunuhan Munir dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan adanya rekaman suara pembicaraan antara Polycarpus dan Muchdi PR sebagai bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali atas

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda untuk Munir (Amuk Munir) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan TPF kasus pembunuhan Munir dan putusan Komisi Informasi Publik Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016. Dalam