Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea mengatakan bahwa UU Pilkada dibuat hanya untuk kepentingan elit karena kepala daerah akan dipilih tergantung dari kepentingan politik DRPD, bukan kepentingan rakyat. “Dalam pemerintahan ke depan seluruh peraturan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah daerah akan lebih berpihak pada DPRD dan kalangannya,” kata Tigor setelah mengikuti aksi damai

Klik gambar di bawah ini untuk mendownload versi PDF

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. “Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,”