Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali mengeluarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kerja LBH Jakarta kepada publik. Catahu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), dan donatur LBH Jakarta. Catahu terdiri dari jumlah pengaduan dan pencari keadilan selama setahun, laporan masing-masing bidang advokasi,

Deklarasi Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM)/Komite Perjuangan Hak Asasi Manusia 2017 Jakarta, 10 Desember 2017. Arah pembangunan sejatinya adalah menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia yang berkeadilan dan makmur. Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

Siaran Pers Tolak Pencabutan Pasal Penggusuran Paksa, Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM Pers Rilis No: 372/SK-Rilis/XI/2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan korban penggusuran paksa untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak. Pasal-pasal tersebut dimohonkan untuk dibatalkan lantaran

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan Sidang Pemeriksaan setempat di Kampung Pasar Ikan Penjaringan (Kampung Akuarium), Senin (28/11). Pemeriksaan setempat ini dilakukan terkait gugatan class action warga atas kasus penggusuran yang mereka alami. Perkara dengan nomor 532/PDT.G/2016/PN.JKT.PST ini dinilai perlu oleh hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat agar dapat memastikan batas-batas tanah dan melihat kondisi lapangan

kisah pilu PP, anak putus sekolah yang menjadi korban penyiksaan polisi, rekayasa bandar narkoba dan tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan. Senin (13/11), lantai 7 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hening hampir tanpa suara. Hanya terdengar sayup-sayup suara seorang hakim bernama Hastopo. Siang itu duduklah seorang anak memakai rompi tahanan berwarna merah tertunduk bingung mendengar

 “Sudah jatuh tertimpa tangga”, peribahasa ini sangatlah tepat menggambarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh seorang Ibu berusia 53 (lima puluh tiga) tahun berinisial R yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 24 Oktober 2017 ia ditangkap oleh Kepolision Resort (Polres) Metro Jakarta Utara dengan tuduhan pencurian. Ia ditangkap berdasarkan laporan majikannya yang berkewarganegaraan

Pers Rilis No: 1321/SK-Rilis/XI/2017 LBH Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran. Hal ini diperparah dengan pelibatan aparat tidak berwenang yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di sekitar

LBH Jakarta bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Jabodetabek mengadakan kegiatan workshop dengan tema “Mengelola Organisasi Bantuan Hukum yang Berkualitas untuk Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan”. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 November 2017 di Hotel Alia Cikini, Jakarta. Acara ini digagas LBH Jakarta guna mengkonsolidasikan lembaga-lemabaga yang bergerak pada

Siaran Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat Tepat pada tanggal 10 November 2017, 72 tahun peringatan hari Pahlawan, puluhan hingga ratusan ribu buruh di berbagai daerah, termasuk di Jakarta turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran terkait berbagai hal kesejahteraan rakyat yang terus menurun. Momentum penetapan upah untuk tahun 2018, yang sudah diumumkan oleh Gubernur di