Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU Penca) yang tergabung dalam Pokja RUU Penyandang Disabilitas menggelar Konperensi Pers yang bertempat di LBH Jakarta pada hari Senin (28/09/2015). Konperensi Pers ini dihadiri oleh sejumlah anggota komunitas disabilitas guna mengkritisi kinerja Panitia Kerja (Panja)

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara

Seharusnya dapat dicegah: Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat lambat bergerak. LBH Jakarta mengutuk peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Korban pembunuhan bernama Samsul alias Kancil (52) dan korban penganiayaan bernama Tosan (51). Mereka dibunuh dan dianiaya di depan Balai Desa karena, pada 9 September 2015 lalu, terlibat menggelar

Dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) 1969, advokat muda dan mantan jaksa, Adnan Buyung Nasution, menyampaikan gagasan mendirikan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk membantu mereka yang miskin dan terampas haknya di bidang politik dan hukum. Delapan tahun kemudian (1977), karena pengaruh para pengacara muda di Peradin, Peradin pun mendeklarasikan diri sebagai organisasi perjuangan. Itu lompatan

“Jagalah LBH/YLBHI. Teruskan pemikiran dan perjuangan bagi si miskin dan tertindas,” tulis “Abang” Adnan Buyung Nasution, Minggu, 20 September 2015, ketika terbaring di rumah sakit. Salah satu pesan terakhir Bang Buyung diterima advokat Todung Mulya Lubis, yang nyaris tak kuasa menahan harunya. Meski sakit, Abang tidak henti memikirkan nasib kaum miskin dan tertindas. Beliau meminta

Adnan Buyung Nasution tutup usia pada usia ke-81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI). Sebelum meninggal dunia, Adnan Buyung Nasution berpesan kepada sahabatnya. Todung Mulya Lubis sempat menjenguk Adnan Buyung Nasution saat masa kritisnya di Rumah Sakit Pondok Indah pada 20 September 2015. Di situlah Buyung menuliskan pesan tertulis. Saat itu, Todung datang bersama

LBH Jakarta menyatakan duka cita yang amat mendalam atas meninggalnya Adnan Buyung Nasution pagi ini (23/9) pada usia 81 tahun. Buyung Nasution atau lebih akrab disapa “Bang Buyung” meninggalkan warisan krusial dalam sejarah hukum Indonesia dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 28 Oktober 1970 untuk kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)