LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA LOWONGAN  RESEPSIONIS Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 pengaduan/kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun materiil,

  Daftar Peserta Ujian KALABAHU Gelombang I  (10.00-12.00 WIB) NO. NAMA PERGURUAN TINGGI 1. NINDYA WULANDARI Universitas Indonesia 2. ARNOLD SALABA KEMBAREN Universitas Indonesia 3. HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA Universitas Kristen Indonesia 4. ALLDO FELLIX JANUARDY Universitas Indonesia 5. MATTHEW MICHELE LENGGU Universitas Tarumanegara 6. MUHAMMAD IKMAL STIBA IEC Jakarta 7. ENDY PRATAMA CHANDRA Universitas

  Penyandang disabilitas banyak mengalami masalah ketika berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual. Muhammad Joni Yulianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan bahwa usia mental penyandang kebutuhan khusus dan usianya pada saat kronologi kejadian kasus kekerasan seksual harus dibedakan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum.  Pada saat KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dinilai sebagai karya agung. KUHAP saat ini sudah memasuki 33 tahun. Dimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka menjadi kebutuhan untuk dilakukan pembaruan terhadap KUHAP. Salah satu isu krusial yang belum diakomodir

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan 131 lokasi di Jakarta yang berpotensi digusur oleh Pemprov DKI. Pengacara publik LBH Jakarta, Rahmawati Putri, mengatakan pada awal tahun ini pihaknya melakukan penelitian terhadap RAPBD DKI 2014. Hasilnya, ditemukan ada dua dinas yakni Dinas Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum yang dalam anggarannya terdapat alokasi pembebasan lahan. “Ada 131

Informasi program: Tanggal: 31 Maret s.d. 9 Mei 2014 Tempat: Jakarta, Indonesia [button type=”small” color=”red” rounded=”1″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1_0fLsR_-k-UxDDnHaOvXAK-XGhAowUUtTKVwEneOMNQ/viewform” ]Registrasi Online[/button] LATAR BELAKANG LBH Jakarta kembali mengadakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) angkatan ke-35. Pelatihan ini telah dan terus diadakan sejak tahun 1980. KALABAHU merupakan sarana belajar bersama bagi Mahasiswa/i- Alumni Hukum dan Non-Hukum. Ruang berargumentasi, menguji

“Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan..!! Perempuan Indonesa, bangkit melawan penindasan..!!“ Apa jadinya ketika hukum terbujur kaku dan tak lagi ditaati? Apa jadinya ketika undang-undang dan peraturan lainnya hanya teks mati yang tak lagi berarti? Adakah kita hanya berpangku tangan ketika segala bentuk pelanggaran hukum nyata di hadapan kita? Adakah kita hanya legowo ketika hak-hak kita

  PRESS RELEASE : 027/II/2014   KESUNGGUHAN NEGARA PADA PROSES INTERPELASI DPR Sejak panitya kerja outsourcing Komisi IX DPR RI mengeluarkan rekomendasi tanggal 22 Oktober 2013, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Pembangkangan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga Negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat

  JALA-PRT dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor Kota, dan Polsek Bogor Tengah untuk menindak tegas istri Brigjend. Pol. (Purn.) Mangisi Situmorang dan keluarganya yang telah melakukan penyekapan, perbudakan dan perdagangan manusia terhadap 17 (tujuh belas) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di kediamannya