Jakarta, bantuanhukum.or.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan dalam Kalabahu 36 pada Senin (6/4) di Gedung LBH Jakarta. Pada materi kedua yang dimulai pukul 13.00 Wib, peserta mendapatkan materi Pluralisme, Negara, dan Agama yang dibawakan oleh KH Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI dan Baleg DPR RI, ditemani oleh co-fasilitator Nindya.

“Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan”   Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada semua pemeluk agama dan keyakinan, termasuk pemeluk agama di luar enam agama yang resmi diakui pemerintah. Hal ini merupakan amanat konstitusi. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Machasin menyampaikan hal itu saat memberikan pidato kunci dalam konferensi ”Memperkuat Akuntabilitas bagi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan