PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI/AKREDITASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Bersama ini diumumkan Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 [button url=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2014/05/SK-Kemenkumham-Hasil_verifikasi-dan-akreditas-obh.pdf” class=”full-width”]UNDUH[/button]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN2013 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (41

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, meresmikan Pos Paralegalnya di Rusun Pesakih Jakarta Barat, Minggu (29/03). Pos Paralegal ini dibentuk oleh LBH Jakarta guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus sebagai ruang pemberdayaan bagi masyarakat. Acara peresmian ini dilakukan dengan penyerahan spanduk Pos Paralegal kepada Hamzah perwakilan Paralegal di Rusun Pesakih sebagai simbol telah

Bangkok, bantuanhukum.or.id-Pada 21–23 Maret 2015, perwakilan LBH Jakarta (F. Yonesta, Ade Wahyudin, dan Maruli Tua Rajagukguk) menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh The Law Reform Commission of Tailand bekerjasama dengan Asian Institute for Human Rights, di Bangkok-Thailand. Workshop ini dihadiri oleh 40 perwakilan organisasi bantuan hukum dan organisasi sosial dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara,

Johannesburg, pada 24-26 Juni 2014, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri Konferensi Internasional tentang Akses Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi internasional yang dihadiri oleh berbagai negara di dunia ini, diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Republik Afrika Selatan, Legal Aid South Africa, International Legal Foundation, United Nations Development

JAKARTA, LBH JAKARTA –  Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta melantik 15 Asisten Pengacara Publik (APP) baru dan melepas 12 APP lama, Rabu (4/6/2014). Proses pelantikan dan pelepasan ini berlangsung di ruang Mochtar Lubis kantor LBH Jakarta dan dihadiri oleh para Pengacara dan Staff LBH Jakarta. Suasana cukup hangat yang disertai canda tawa tampak dalam

Senin, 26 Mei 2014, LBH Jakarta telah mengadakan Pelatihan Legal Writing untuk seluruh Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta. Pelatihan ini di laksanakan di Lantai 1 gedung LBH Jakarta dengan mengundang Jayadi Damanik sebagai Narasumber. Peserta pelatihan ini berjumlah ± 15 peserta, baik Pengacara Publik maupun Assiten Pengacara Publik LBH Jakarta. Sebelum pelatihan

Siapakah Kaum Tertindas? Dalam Islam dikenal istilah mustadh’afin ataupun sering juga digunakan istilah dhu’afa, yaitu kaum yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Makna tersebut tidak berarti kaum yang tertindas hanyalah orang-orang yang secara ekonomi miskin, melainkan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya. Secara harfiah, makna penindasan (oppress)

PENGUMUMAN Dengan ini LBH Jakarta mengundang dan membutuhkan rekan-rekan untuk bergabung menjadi  asisten pengacara publik (APP) LBH Jakarta Dengan syarat-syarat sebagai berikut : Mengisi Formulir Pendaftaran Usia Maksimal 28 tahun pada waktu pendaftaran Mengikuti Proses Seleksi Yang Ditentukan Oleh Panitia Pernah Mengikuti dan Lulus Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta (dibuktikan dengan Sertifikat Kalabahu