Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN dengan mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022. Pemberatan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Maret lalu yang tidak ditaati oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan nelayan yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta (16/03). Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN menilai proyek reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum, reklamasi akan menyebabkan kerugian yang besar karena rusaknya ekosistem dan proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai cacat prosedur. Gugatan Pulau F,I dan K diajukan ke PTUN Jakarta oleh

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta menyelenggarakan diskusi di Pos Paralegal Rusun Pesakih (01/11). Diskusi tersebut merupakan sebuah diskusi tentang Hak Hidup Layak. Diskusi ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta guna meningkatkan pengetahuan warga Rusun Peaakih terkait pemenuhan hak-hak hidup layak. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan warga dari berbagai blok dan Lantai penghuni rusun tersebut. Acara ini di buka oleh

Jakarta, bantuanhukum.or.id— LBH Jakarta bersama masyarakat korban penggusuran dan akan tergusur yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ), melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta, (05/10). Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan penggusuran paksa dan melakukan pemulihan bagi masyarakat korban penggusuran. Aksi ini diikuti sekitar 200 orang yang

Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta selenggarakan diskusi publik dengan tema “Kami Terusir: Mengungkap Penggusuran Paksa di DKI Jakarta” di gedung LBH Jakarta, Senin (31/08). Diskusi ini di gelar sebagai bentuk upaya untuk menemukan LBH Jakarta untuk menemukan solusi akibat maraknya penggusuran paksa di DKI Jakarta. Diskusi publik ini dipandu oleh salah satu Pengacara Publik LBH

 Jakarta, LBH Jakarta – Diskusi Publik “Kemana Arah Kebijakan Perumahan Pemprov DKI?” terkait maraknya masalah penggusuran di DKI Jakarta diselenggarakan oleh LBH Jakarta Rabu 11/06/2014. Diskusi ini diselenggarakan guna merespon kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan ruang dan perumahan di DKI Jakarta. Dalam diskusi kali ini, LBH Jakarta menghadirkan pengamat tata ruang kota Dian Tri

Sudah tujuh belas tahun pengelolaan air di Jakarta diprivatisasi sehingga merugikan keuangan negara dan hak atas air warga. LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta(KMMSAJ) melakukan gugatan warga negara untuk nasionalisasi atau pengembalian pengelolaan air ke publik. Berjalan waktu muncul rencana pembelian saham PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT.