Momentum hari anak internasional yang jatuh pada 20 November 2023 merupakan kesempatan penting untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual mengenai pemenuhan hak anak. LBH Jakarta memandang bahwa selama setahun terakhir, situasi pemenuhan hak anak masih jauh dari ideal. Berdasarkan catatan yang berangkat dari hasil riset/kajian, pemantauan, serta pengalaman pendampingan masyarakat miskin, buta hukum, rentan, dan

Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadilan di tingkat I dan tingkat I Jakarta – Kemenangan kembali diraih Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (IBUKOTA) terhadap pemerintah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Putusan MA ini diketok pada 13

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk

Tanah dan hunian yang layak merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebagaimana dijamin dalam Artikel 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Artikel 11.1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KHIESB). Dari tanah manusia dapat melangsungkan kehidupan, membangun relasi-relasi sosial, nilai, norma, kebudayaan dan sistem gagasannya. Tanpanya, kehidupan dan peradaban manusia tak

Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah membacakan putusannya terhadap enam permohonan pengujian materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”), yang dibacakan Senin (16/10) khususnya terkait syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal yang membuat pengujian materiil ini menjadi diskursus publik adalah dikaitkannya dengan sengkarut konflik kepentingan

Perwakilan warga Rumpin, Kabupaten Bogor bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Komnas HAM RI dan Kantor Staf Kepresidenan RI untuk mengadukan TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya atas adanya klaim sepihak atas tanah warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya.

Rabu, 11 Oktober 2023 telah berlangsung Audiensi kedua antara Komisioner Bidang Mediasi Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo dengan perwakilan warga Kampung Bulak yang didampingi oleh LBH Jakarta. Audiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut aduan warga Kampung Bulak yang terdampak penggusuran Proyek Strategis Nasional (PSN) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).    Dalam audiensi tersebut, warga

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang disibukkan dengan pemilihan Pejabat (Pj.) Gubernur untuk menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir di tanggal 16 Oktober 2022. Seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut, sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum memiliki perda bantuan hukum. Padahal ketika awal Anies Baswedan menjadi gubernur terpilih

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melakukan program Bantuan Hukum keliling guna menyebarluaskan pengetahuan terkait berbagai permasalahan hukum kepada masyarakat. Kali ini LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial, Sabtu 27 Agustus