Masyarakat dari 3 Kecamatan di Kabupaten Bogor, (Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor menolak eksploitasi lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang, Rabu (18/07). Masyarakat dari 3 kecamatan tersebut mengeluhkan persoalan rusaknya jalan yang diakibatkan oleh truk-truk tambang yang kelebihan muatan dan banyaknya masyarakat dari 3 kecamatan tersebut

Sidang vonis gugatan jalan rusak yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bekasi ditunda pada Senin (12/10) siang. Sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakim, Fahimah Basyir sedang dirawat di rumah sakit akibat penyakit diabetes. “Sidang hari ini ditunda dan akan digelar pada Senin (19/10) mendatang,” ujar Nelson Nikodemus Simamora, pengacara penggugat dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta

RILIS PERS No.: 217/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mewakili ahli waris dari korban jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bekasi karena tidak melakukan pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, Bekasi. “Ada banyak sekali jalan rusak

gobekasi.co.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan perbuatan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Kamis (26/2) terkait kerusakan di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang memakan korban. LBH Jakarta mewakili ahli waris korban menilai Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bekasi tidak melakukan

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan fasilitas umum khususnya jalan raya. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta[1], jalan yang mengalami kerusakan hampir mencapai 4.000 titik yang tersebar di 512 ruas jalan. Kerusakan jalan paling banyak  berada di wilayah Jakarta Utara sebanyak 2.590 titik dengan luas