Minggu, 9 Desember 2018. LBH Jakarta kembali melakukan kegiatan Bantuan Hukum Keliling (Mobile Legal Aid) di Rumpin, Bogor. Kegiatan ini rutin dilakukan guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus melakukan pendidikan hukum dan HAM. Kegiatan kali ini juga merupakan rangkaian acara untuk memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. Kegiatan dimulai

KOALISI SELAMATKAN PULAU PARI Jalan Tegal Parang Utara No 37, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Telp.: (021) 021-79193363, Faks.: 021-7941673 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Sulaiman, nelayan Pulau Pari dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada persidangan Selasa (25/9) yang lalu. Tuntutan tersebut

Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari (24/05). Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembacaan  putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Sulaiman dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Pada putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sulaiman dan menyatakan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara.

Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 1722/SK-Rilis/VIII/2016 Tiga puluh satu kepala keluarga yang sebelumnya menghuni Komplek Perumahan Zeni Mampang Prapatan Jakarta Selatan, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Direktorat Zeni dan Pangdam Jaya yang melakukan pengusiran dan penggusuran paksa warga pada tanggal 17 Januari 2016. Warga Zeni Mampang

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sekitar 1300 warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berkumpul di Monumen Nasional (Monas) 22 Januari 2015. Guyuran hujan lebat tidak memadamkan semangat mereka untuk menuntut keadilan. Warga Desa Sukamulya kembali ke Jakarta untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima dari TNI AU sejak 8 tahun yang lalu. Ketidakadilan tersebut yang kemudian melahirkan konflik agraria

Beberapa warga pemuda, perempuan, laki-laki, dan anak-anak berkumpul di salah satu rumah Ketua Rukun Tangga (RT) desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dengan penuh semangat warga menuliskan berbagai kalimat-kalimat perjuangan dikardus-kardus bekas. Sebagian lain menjahit karung bekas dengan rapi untuk dijadikan spanduk. Sore itu warga sedang mempersiapkan berbagai macam peralatan aksi demonstrasi untuk dibawa ke