Puluhan individu dan kelompok yang merupakan korban rekayasa kasus dan praktik pelanggaran hak atas peradilan yang adil (unfair trial) yang didampingi LBH Jakarta, menghadiri solidaritas korban untuk mendukung gugatan ganti kerugian yang dilayangkan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Atas kasus-kasusserupa yang mereka alami, korban-korban rekayasa kasus menyatakan dukungannya kepada Nelayan Pulau Pari. Paralegal Komunitas LBH Jakarta

Rilis Media 513/SK-RILIS/XI/2020 LBH Jakarta bersama korban pinjaman online mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk mencegah terulangnya masalah yang sama berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang menggunakan

Setelah satu minggu sejak penetapan praperadilan dibacakan oleh Hakim Praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (13/6) lalu, akhirnya salinan penetapan tersebut dapat diterima oleh LBH Jakarta, selaku kuasa hukum pihak pemohon Selasa (20/6) siang tadi. “Ketiadaan salinan putusan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan klien kami,” ujar Bunga Siagian, kuasa hukum para korban penyidikan tidak

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan 3 tahun penjara kepada Asep Sunandar (9/5). Asep adalah seorang tukang potong kain yang diduga menjadi korban salah tangkap serta penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Sunanda bin Sobari

“LBH Luncurkan Buku Tentang Pengalaman Masyarakat terhadap Advokasi Keadilan Tata Ruang “ Siaran Pers No: 2306/SK-Rilis/XII/2016 Pada 15 Desember 2016, LBH Jakarta meluncurkan buku yang berjudul “PENGALAMAN ADVOKASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG HAK AKSES INFORMASI, HAK PARTISIPASI DAN HAK AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM PENATAAN RUANG DI DKI JAKARTA”. Di buku tersebut dibahas mengenai bagaimana proses para

LBH Jakarta, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), FS-UI, dan perempuan Mahardika yang tergabung dalam Komite Buruh Perempuan menemui langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (21/11). Komite Buruh Perempuan menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melakukan upaya pencegahan (preventif) dalam melawan kekerasan seksual

Press Release No: 1552/SK-RILIS/VIII/2016 Korban salah tangkap dan rekayasa kasus, Andro Suprianto dan Nurdin Prianto bersyukur atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (09/08). Hakim Tunggal perkara Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, Totok Sapto Indrato S.H., M.H., menyatakan menerima sebagian permohonan ganti kerugian Andro dan Nurdin. Hakim menyatakan bahwa Negara harus membayar ganti kerugian kepada Andro dan

Pernyataan Pers No. No. 1116/SK-RILIS/VI/2016 Dua pengamen Cipulir, Andro dan Nurdin, menggugat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas perlakuan keji yang dialaminya beberapa tahun silam. Pada awal tahun ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas kedua korban salah tangkap di tingkat banding. Kedua pengamen ini bersyukur atas kebenaran yang akhirnya terkuak, namun

“Keadilan masih belum bisa ditegakkan bagi mereka yang miskin, buta hukum, dan tertindas” Seorang kakek penjaga rumah, Abdul Munir (70) dan Istrinya (45), Mursikah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong (01/02). Oleh Majelis Hakim, mereka dinyatakan melanggar Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dilaporkan oleh Irawati Batangtaris sang empunya