Penangkapan Bareskrim Polri terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto alias BW, merupakan serangan balik Polri terkait penetapan calon kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penangan Kasus LBH Jakarta, M. Isnur, kepada redaksi beberapa saat lalu, Jumat (22/1). “Kelihatan sekali kalau Polri sedang lakukan serangan balik. Ini sejarah buruk,”

RILIS PERS No. 57/SK/LBH/I/2015 LBH Jakarta mendesak Komjen. (Pol.) Budi Gunawan untuk mengundurkan diri dari pencalonan tunggal dirinya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo sembari mendorong Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap yang bersangkutan. Presiden Joko Widodo juga agar menarik kembali surat pemberhentian dan

Pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan selama dua hari berturut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kekhawatiran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pasalnya, sebagai Ketua MPR, Zulkifli memiliki kekuasaan penuh terhadap parlemen sehingga bisa mengintervensi lembaga antirasuah. “Jangan sampai ada intervensi kekuasaan terhadap pemeriksaan Zulkifli Hasan,” kata anggota LBH Jakarta Ahmad

Jakarta – Selasa (15/7), perwakilan beberapa organisasi masyarakat sipil, diantaranya: ICW, Migrant Care, IGJ, LBH Jakarta, Imparsial, Kontras, KPI, Yappika, FSGI, PSHK, Walhi, dan Setara, mendatangi KPK untuk meminta pengawasan terhadap praktek kecurangan saat Pemilihan Presiden. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh dugaan kecurangan di beberapa daerah, termasuk formulir C1 yang direkayasa dan hilangnya suara pendukung Jokowi-JK