“LBH Luncurkan Buku Tentang Pengalaman Masyarakat terhadap Advokasi Keadilan Tata Ruang “ Siaran Pers No: 2306/SK-Rilis/XII/2016 Pada 15 Desember 2016, LBH Jakarta meluncurkan buku yang berjudul “PENGALAMAN ADVOKASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG HAK AKSES INFORMASI, HAK PARTISIPASI DAN HAK AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM PENATAAN RUANG DI DKI JAKARTA”. Di buku tersebut dibahas mengenai bagaimana proses para

Thailand merupakan Negara Kerajaan di Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta orang. Thailand baru dikenal pada tahun 1939 yang ratusan tahun sebelumnya dikenal dengan Negara Siam. Thailand memiliki sejarah atas kekerasan dan pemberontakan, hal ini mulai terjadi ketika Thailand (Siam pada masa itu) menganeksasi Kesultanan Patani (catatan: “Patani” adalah Kesultanan Thailand Selatan, sedangkan

Siaran Pers No 438/SK-RILIS/III/2016 Para pembela Hak Asasi Manusia mengecam keras kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap 23 Buruh, 1 Mahasiswa dan 2 Pengacara Publik LBH Jakarta. Ke 26 korban kriminalisasi tersebut saat ini akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka dikriminalisasi karena menyuarakan pembelaan terhadap hak buruh terkait penolakan PP Pengupahan pada

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa 9 Februari 2016, pukul 13.00 WIB, Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI melaksanakan aksi demonstrasi di Depan Istana Kepresiden. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan akibat adanya ketakutan akan terjadinya eksploitasi alam besar-besaran di Papua dan semakin menguatnya militerisme pasca Ekspedisi NKRI tersebut. Ekspedisi NKRI tersebut digagas oleh Mentri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan

Bogor, bantuanhukum.or.id—Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Bogor mendatangi Kantor Bupati Bogor, Kamis (28/01). Kedatangan mereka menuntut Bupati Bogor untuk menyelesaikan sengketa tanah warga Rumpin dengan TNI Angkatan Udara. Mereka menilai selama ini kerap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti secara serius keluhannya. Saat ditemui perwakilan masa, Neneng dari Organisasi Seruni mengungkapkan terakhir kali warga datang untuk

Rilis Pers Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Isu Perkotaan dan Masyarakat Urban 20.784 Korban Pelanggaran HAM dalam 1 Tahun, Jakarta Kota Tidak Ramah HAM Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Oleh: Pengacara Publik LBH Jakarta: Alldo Fellix Januardy, Atika Yuanita Paraswaty, Handika Febrian, Matthew Michele Lengu, Oky Wiratama, Tommy Albert Tobing, Yunita Purnama Pada

Siaran Pers Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional. Pasalnya PP Pengupahan tersebut akan semakin memiskinkan kaum buruh dan mengancam demokrasi di bidang

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru” Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya

Siaran Pers Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Mentri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangunn rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia