Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Geram Kriminalisasi (Gerakan Masyarakat Melawan Kriminalisasi) gelar doa bersama melawan kriminalisasi di depan Kejaksaan Agung RI, (08/10). Hal tersebut dilakukan Geram agar Kejaksaan Agung menghentikan praktik penegakan hukum sesat yang selama ini kerap memakan korban terutama di kalangan aktivis pemberantasan korupsi. Acara doa bersama ini diawali dengan shalat

Jakarta, bantuanhukum.or.id— LBH Jakarta bersama masyarakat korban penggusuran dan akan tergusur yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ), melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta, (05/10). Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan penggusuran paksa dan melakukan pemulihan bagi masyarakat korban penggusuran. Aksi ini diikuti sekitar 200 orang yang

Siaran Pers Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ) Penggusuran Paksa di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2015 lalu mengakibatkan dampak traumatis terhadap para kami korban penggusuran, dikarenakan kami telah kehilangan tempat tinggal yang telah di huni selama berpuluhan tahun. Tindakan Pemerintah DKI Jakarta yang melakukan Penggusuran Paksa tanpa di dahului dengan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari

Pengantar Pada dasarnya TNI mempunyai peran penting sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI juga mempunyai tugas antara lain, Pertama, sebagai alat pertahanan negara, dimana TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keuntuhan

Jakarta, bantuanhukum.or.id– Kamis, (10/09) sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Koalisi yang terdiri dari Imparsial, LBH Jakarta, YLBHI, ELSAM, Kontras, SETARA Institute, HRWG, LBH Pers, JSKK, ICW, FMN, SPN dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM menyampaikan keluhan terkait menguatnya militerisme dalam sektor keamanan yang semakin menggerogoti kehidupan masyarakat sipil. Para Koalisi Masyarakat

Depok, bantuanhukum.or.id – Guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, anak muda, dan para orang tua terlihat antusias mengikuti kegiatan pelatihan paralegal yang diadakan LBH Jakarta tanggal 14-16 Agustus 2015 lalu. Bertempat di Wisma Kinasih Depok, semua peserta yang berjumlah empat belas orang mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan mewakili komunitasnya masing-masing. Para peserta adalah klien LBH Jakarta yang

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Rabu, 08 Juli 2015 yang lalu LBH Jakarta bersama kumpulan ibu-ibu warga Tambun Rengas mengadakan diskusi hangat terkait problematika korupsi di Indonesia. Diskusi hangat itu diawali dengan acara buka puasa bersama dengan warga setempat. Sambil menyantap hidangan buka puasa, diskusipun diawali dengan pemutaran film kompilasi tentang anti korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi

  Bogor, bantuanhukum.or.id – 04 Juli 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta untuk mendekatkan Bantuan Hukum kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh dua orang pengacara publik LBH