Selasa (13/5) Serikat Buruh Berkumpul di LBH Jakarta untuk menyikapi militerisme di Pemilihan Presiden 2014. Kegiatan ini difasilitasi oleh LBH Jakarta dan Imparsial. Perwakilan serikat buruh/ pekerja yang hadir dalam kegiatan penyikapan militerisme di Pilpres 2014 yaitu Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), KSPSI, Nikeuba- KSBSI, SP. Johnson, SPSI DKI Jakarta, FSP LEM- SPSI, KSPSI-AGN. Kegiatan

Dukungan sebagian kaum pekerja terhadap capres yang berlatarbelakang militer mengkhawatirkan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kaum pekerja harus merujuk sejarah perjuangan buruh Indonesia, terutama yang dilakukan Marsinah pada era Orde Baru. Pada masa pemerintahan yang didominasi militer itu perjuangan pekerja digerus demi kepentingan investasi. Marsinah salah satu korbannya. Poengky menjelaskan sekitar tahun

Pernyataan Sikap Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim ototarian orde baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi dan kebebasan

Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya. “Tidak mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi milik publik untuk kepentingan

  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta revisi batas pelaporan pelanggaran Pemilu selama tujuh hari, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada Antara di Jakarta, Senin, mengungkapkan aturan batas pelaporan pelanggaran kampanye tujuh hari setelah kejadian sebagai aturan aneh. Pasalnya, tindak pidana tersebut dinyatakan

Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan

Selasa (1/4), Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) mengadukan 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Yang diadukan GKPB adalah kampanye hitam dengan materi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang masuk ke hotline posko pengaduan: pengaduankampanyesara@gmail.com atau kontak 0813 1838 5799. GKPB mengadukan, pertama, kampanye hitam SARA yang dilakukan Caleg untuk DPRD dari Partai

  Jakarta, 16 Maret 2014 Perludem-LBH Jakarta-ICW-TI Indonesia-AJI Jakarta-Ilab-JPPR-Migrantcare-BEM UI-PVI Tahapan penyelenggaraan pemilu semakin mendekat kepada hari pencoblosan. Tahapan pemilu yang tersisa pun masuk pada tahapan yang paling krusial, yakni tahapan kampanye rapat umum diruang terbuka dan kampanye melalui media cetak dan elektronik. Aktivitas kampanye ini akan berlangsung selama 21 hari. Mulai dari tanggal 16