Pada tanggal 21 dini hari, KPU mengumumkan hasil pemilu. Dan pada tanggal 21 Mei siang aksi damai dimulai oleh pendukung 02. Aksi ini berlanjut pada tanggal 22 Mei hingga malam hari. Di sela-sela aksi damai tersebut terjadi insiden yang mengarah pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei dini hari hingga tanggal 22 siang. Atas

Siaran Pers (LBH Jakarta) – “Keputusan Menkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, Inkonstitusional, mengancam demokrasi serta berpotensi melanggar HAM,” demikian disampaikan Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta. Meskipun memperoleh berbagai kritik baik dari masyarakat sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019, Menkopolhukam (Menteri

Jakarta – Sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat mengeluarkan pernyataan bersama yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan politik uang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2014. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7), menyebutkan KPK harus menindaklanjuti dugaan politik uang pasca-Pilpres 2014. Beragam LSM itu juga merekomendasikan KPK agar aktif sebagai pihak

Press Release Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti. Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda kampanye Pilpres

Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 2014 nanti rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan penelusuran atau tracking terhadap kedua pasangan capres

Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat indonesia. Pada tanggal 09 Juli 2014 rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga rakyat cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan tracking terhadap kedua pasangan capres dan cawapres.

Dilansir Matamassa, masa kampanye pemilihan presiden 2014 saat ini rentan akan pelanggaran. Laporan yang masuk pada Matamassa, diketahui telah terjadi 57 pelanggaran dalam pemelihan presiden kali ini. Pelanggaran yang banyak diketahui adalah adalah pelanggaran pidana berbau SARA yang mengenai calon presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, Umar Idris, di Gedung Pengawas