Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang disibukkan dengan pemilihan Pejabat (Pj.) Gubernur untuk menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir di tanggal 16 Oktober 2022. Seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut, sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum memiliki perda bantuan hukum. Padahal ketika awal Anies Baswedan menjadi gubernur terpilih

Akses Keadilan merupakan bagian dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap Warga Negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tingginya kebutuhan akan akses keadilan melahirkan kesadaran atas pentingnya bantuan hukum. Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum sendiri di Indonesia terutama bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas saat ini diatur melalui beberapa peraturan

Dengan total 342 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, ada banyak desakan yang muncul supaya Pemerintah pusat bersikap lebih tegas. Apalagi korban-korban Perda semacam ini sudah berjatuhan, tanpa jelas betul Pemerintah pusat atau daerah yang semestinya lebih tegas bertindak. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk meninjau ulang pelaksanaan Perda yang diskriminatif terhadap