Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia/FRI 26 April 2020 Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera! FRI: 4 Pola Digunakan untuk Berangus Suara Kritis JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melihat kemunduran Demokrasi semakin parah. Setidaknya sejak Februari 2020 teridentifikasi beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik yang dialamatkan kepada RUU

Siaran Pers Pesan untuk Jakarta dan Indonesia Perkembangan politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang akhir-akhir ini semakin mencemaskan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Politisasi sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) semakin marak terjadi dan menghiasi ruang publik. Penggunaan isu SARA sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan sekaligus menghimpun dukungan

Siaran Pers Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat. Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan

Karawang, bantuanhukum.or.id—Berbagai organisasi seperti SERBUK, FSP2KI, LBH Jakarta, TI, dan SAPU Koruptor pada 24 Mei 2015 menyelenggarakan acara panggung kebudayaan dengan tema “Satu Mimpi Satu Barisan Rakyat Bersatu Melawan Kekuasaan Modal.” Acara ini diselenggarakan di GOR Adiarsa Karawang dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Panggung kebudayaan ini diisi dengan berbagai macam penampilan seperti penampilan beberapa kelompok

Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut foto-foto kegiatan tersebut yang

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id– Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Dalam karnaval ini

JAKARTA, LBH JAKARTA – “Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus memilih calon Menteri Perumahan Rakyat yang Pro Rakyat Miskin”. Hal tersebut dinyatakan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, S.H. Hak atas tempat tinggal merupakan hak dasar dalam kehidupan manusia, bahkan Komentar Umum 7, tahun 1997 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mengatakan bahwa

SURAT SOLIDARITAS ATAS PENCULIKAN MAHASISWA YANG MELAKUKAN AKSI MENOLAK UU PILKADA OLEH OKNUM KEPOLISIAN Sabtu, 11 Oktober 2014 mahasiswa melakukan aksi damai menolak UU Pilkada. Namun pada saat baru melakukan aksi selama lima menit tiba-tiba Anggota Kepolisian Kota Bogor turun dari mobil dan langsung mendorong mahasiswa. Dua motor langsung menabrak barisan aksi mahasiswa yang menyebabkan

LBH Jakarta – Aksi kamisan ke-357, Kamis 26/06/2014, kembali dilakukan oleh Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK). Namun, aksi kamisan kali ini sedikit berbeda karena Gerakan Rakyat Melawan Lupa ikut bergabung, sekaligus seluruh peserta aksi memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional dalam aksi kamisan kali ini. Pada aksi kali ini pula para aktivis kembali meneriakan sejumlah