Koalisi Seni Luncurkan Pantauan Pelanggaran Kebebasan Berkesenian 2021 Jakarta – Pemantauan pelanggaran kebebasan berkesenian sepanjang 2021 menghadirkan gambaran suram. Sebab, pandemi Covid-19 jadi dalih negara membatalkan atau membubarkan sebagian acara seni. “Standar ganda digunakan negara selama pandemi. Acara seni yang melibatkan pejabat pemerintahan tetap terlaksana, sementara acara lain tidak diperbolehkan,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi

Jakarta, Kamis, (10/11) – Pada peringatan hari Pahlawan tahun ini, faktanya bangsa Indonesia harus diperhadapkan dengan institusi pengadilan yang masih meng-amin-i penindasan serta penjajahan alam pikir, kreativitas serta kebebasan berpendapat dan berkumpul sejumlah warga negara Indonesia. Meski seluruhnya itu telah dijamin oleh Konstitusi. Majelis Hakim dalam putusannya justru membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta yang tergabung dalam gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) selenggarakan Diskusi Anti Korupsi dengan tema “Seniman Bicara Korupsi” di Somalaing art studio (08/09). Diskusi ini diselenggarakan LBH Jakarta untuk mensosialisasikan perkembangan pemberantasan korupsi yang sedang berada pada posisi genting, hal tersebut merujuk pada banyaknya pejuang-pejuang pemberantasan korupsi yang dikriminalisasi. Hadir sebagai

Karawang, bantuamhukum.or.id-Minggu, 15 Maret 2015, Aula Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Jawa Barat disesaki oleh ratusan massa dari berbagai elemen organisasi buruh untuk mengikuti kegiatan “Panggung Seni Budaya Buruh”. Acara ini mengambil tema “Korupsi Musuh Buruh, Buruh Melawan Korupsi,”. Panggung Seni Budaya Buruh merupakan respon terhadap upaya kriminalisasi dan penghacuran KPK. Tuan rumah kegiatan ini adalah