Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor: 481/RILIS-LBH/XII/2024 “Buruh Perempuan yang Membela Diri Tidak Boleh Dikriminalisasi!” Selasa, 17 Desember 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan pendapat tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus yang menjerat Septia, buruh perempuan yang sebelumnya bekerja PT Hive Five. Sejak 2023 lalu,
Gelombang PHK Massal Kondisi perekonomian yang carut marut akibat dampak pandemi COVID-19 dan juga resesi global telah berdampak pada terjadinya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara massal terhadap warga pekerja di Indonesia. Namun sayangnya hingga kini Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah kebijakan konkret untuk mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat dari gelombang PHK tersebut.
Kamis (10/06) LBH Jakarta bersama Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 15.30 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. selaku Kepala Biro Lembaga dan Tata Laksana (Karolemtala) Srena Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi ini ditujukan
Siaran Pers No. 186/RILIS-LBH/III/2021 Rabu (31/03) LBH Jakarta bersama Komnas HAM melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Choirul Anam selaku Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, beliau menyambut baik perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Komnas HAM sejalan
Gebrak, 29 April 2021 – Serikat buruh, organisasi pelajar-pemuda-mahasiswa, petani,perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruhbersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi turun ke jalan memperingati HariBuruh Internasional, 1 Mei 2021, serentak di 27 provinsi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada peringatan Hari Buruh Internasional ini, Gebrak menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi
Siaran Pers Rabu (17/03) LBH Jakarta bersama Kantor Staf Presiden melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Jaleswari Pramodhawardani selaku Kepala Deputi V Kantor Staf Presiden, beliau menyambut perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Kantor Staf Presiden
Selasa (16/03) LBH Jakarta bersama Ombudsman RI melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 33 orang, yang terdiri dari perwakilan Ombudsman RI, buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, serta LBH Kantor. Audiensi ini dilakukan guna membahas temuan dan rekomendasi dalam Kertas Kebijakan berjudul: “Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana
Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia
Siaran Pers Pada November 2019, ratusan buruh PT. Sulindafin, Tangerang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan dalih tutupnya perusahaan. Pada mulanya, PT. Sulindafin yang mengaku merugi mengumumkan akan melakukan penutupan produksi perusahaan dan menawarkan uang kompensasi yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan menutup ruang perundingan dan justru mempekerjakan kembali ex-karyawan tetap yang menerima