Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan pengabdi bantuan hukum yang berkarakter  humanis, mandiri, progresif,

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari 30 Hari Jangka Waktu LAHP Ombudsman Pulau Pari: Bupati Kepulauan Seribu Berupaya Mengingkari Jakarta, 22 Mei 2018. Koalisi Selamatkan Pulau Pari menyatakan bahwa upaya Bupati Kepulauan Seribu dengan mengadakan pertemuan untuk melakukan penjelasan tentang legalitas hak atas tanah SHGB dan SHM di Pulau Pari adalah tindakan yang berupaya

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari “Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menahan satu orang yang tidak bersalah“ Jakarta, 23 Mei 2018. Sidang perkara pidana Sulaiman Ketua RW Pulau Pari, kembali akan digelar pada hari Kamis, 24 Mei 2018. Agenda persidangan memasuki Pembacaan Putusan Sela atas Eksepsi Sulaiman terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Marni, ibu dari Andro anak yang menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan, bersama LBH Jakarta mendatangi Ombudsman RI (21/05). Kedatangan Marni dan LBH Jakarta ke Ombudsman guna menanyakan tindak lanjut pengaduan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dugaan maladministrasi tersebut terkait dengan keterlambatan pembayaran ganti rugi korban salah tangkap. Terhitung, sudah hampir 2 tahun Andro

Tahun 2018, memasuki 20 tahun usia Reformasi. Pada moment bersejarah ini berbagai elemen masyarakat dan organisasi buruh, petani, bantuan hukum, aktivis HAM, jaringan solidaritas untuk korban pelanggaran HAM, lingkungan hidup, jurnalis, organisasi perempuan hingga organisasi LGBTIQ-memberikan catatan refleksi 20 tahun perjalanan Reformasi. Catatan Refleksi 20 Tahun Reformasi merupakan rangkuman dari berbagai laporan yang disusun oleh

Oleh: Ilham Syah (Ketua KPBI) 21 tahun yang lalu, sekitar bulan Mei 1997 bersama Herny Sualang dan Petrus Bimo Anugrah. Sesaat setelah keluar dari sel tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya kami ditangkap di awal tahun 1997 saat ada operasi gabungan dini hari di daerah Pasar Jumat Lebak Bulus. Diktator Orde Baru menetapkan Partai Rakyat Demokratik

Selasa, 15 Mei 2018 merupakan hari yang penting bagi mantan PNS Perjan Pegadaian. Pada hari tersebut Komisi Informasi Publik (KIP) membacakan putusan informasi publik terkait Pengangkatan Pegawai Perum Pegadaian. Putusan KIP ini menjadi hal penting bagi mereka, sebab jumlah keseluruhan pekerja Perum Pegadaian yang berasal dari PNS Perjan Pegadaian berjumlah hingga 3000 orang lebih. Melalui

Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terahir ini; peristiwa di Rumah Tanahan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor

Terkait kejadian pengeboman di 3 (tiga) gereja di Surabaya antara lain terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jl. Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Diponegoro dan Gereja Pantekosta Jl. Arjuno, kami menyatakan sikap: LBH se-Indonesia mengecam keras aksi bom di Surabaya Jawa Timur; Berduka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut, dan