Kepada Yth. Penyedia Jasa Sistem Informasi Kasus Di tempat Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan jasa Pembuatan Sistem Informasi Kasus (SIK) LBH Jakarta. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 01/PANSEL-LBH/2018 Pengadaan Jasa Pembuatan Sistem Informasi Kasus (SIK) LBH Jakarta, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 39 kembali digelar di gedung LBH Jakarta, Kamis (12/04). Pada sesi kali ini, para peserta mendapatkan  materi mengenai Reformasi dan Militerisme. Materi ini dimaksudkan agar para peserta KALABAHU mengerti dan memahami perihal rerformasi dan militerisme di Indonesia secara komprehensif. Materi tersebut difasilitasi oleh Gufron Mabruri wakil direktur program dari Imparsial,

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini. Dalam peringatan usianya yang ke

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diumumkan pada 9 April 2018 menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta utara telah melakukan maladministrasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Bumi Pari Asri. Hal tersebut membuat sejumlah warga Pulau Pari yang datang ke kantor ORI di Jalan

(Jakarta, bantuanhukum.or.id) – Kalabahu (Karya Latihan Bantuan Hukum) ke-39 LBH Jakarta, kembali menggelar sesi kelas dengan materi “Pembangunan dan Kemiskinan Struktural” pada Rabu lalu (11/4). Ada pun pada sesi ini, Ruth Indah Rahayu didapuk sebagai fasilitator dalam kelas. Ruth sendiri merupakan Program Manager pada Inkrispena (Institut Kajian Kritis dan Studi Pembangunan Alternatif). Ruth memulai perbincangan

Penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan adalah suatu bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi 11 April 2018, menandakan satu tahun peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Sipil yang peduli terhadap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka geram atas perlakuan pemerintah terhadap kasus Novel. Oleh masyarakat

Perdebatan tentang baik atau buruknya kapitalisme bagi sistem perekonomian Indonesia kembali mengemuka di kelas Kalabahu (Karya Latihan Bantuan Hukum) LBH Jakarta petang Senin lalu (9/4). 59 (lima puluh sembilan) peserta, pelatihan dasar untuk calon Pengabdi Bantuan Hukum yang telah diadakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kalinya ini, nampak antusias berdialektika satu sama lain dengan dipandu

Materi demokrasi dan rule of law (09/04) dengan fasilitator Pan Mohamad Faiz dibuka oleh Andi Rezaldy sebagai Co-Fas dengan mengajukan pertanyaan kepada para peserta KALABAHU 39 LBH Jakarta mengenai diskursus PERPPU Ormas yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah sebagai alat pembubaran secara “paksa” kepada organisasi Hizbuth Tahrir Indonesia. Jawaban atas diskursus tersebut dijawab oleh

LBH Jakarta menggelar pertemuan kelas pertama Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-39, Senin (9/4). Materi dalam pertemuan pertama Kalabahu 39 ini adalah Pengantar Ideologi yang disampaikan oleh Hizkia Yosias Polimpung, peneliti dari Koperasi Riset Purusha dan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pria yang akrab disapa Yosie ini memulai kelas dengan sebuah penegasan