Jakarta, bantuanhukum.or.id—9 Maret 2015 Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Komite Aksi Perempuan (KAP) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja untuk mendesak agar Menteri Tenaga Kerja melindungi perempuan dan pekerja rumah tangga (PRT). Aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2015. Kurang lebih 25 orang yang terdiri

“Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan”   Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi

Karawang, bantuanhukum.or.id—Sabtu, 07 Maret 2015, rangkaian kegiatan Kampung Anti Korupsi kembali diselenggarakan. Kali ini Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang menyelenggarakan gelaran Kampung Anti Korupsi. FSP2KI menyelenggarakan gelaran Kampung Anti Korupsi ini di Sekretariatnya di Kota Karawang dengan melakukan pemutaran film “Sebelum Pagi Terulang Kembali.” Film ini yang kemudian menjadi pemantik diskusi

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pada minggu, 8 Maret 2015 sebanyak perwakilan 360 organisasi, koalisi masyarakat sipil se-Indonesia serta berbagai tokoh agama dan masyarakat berkumpul di pelataran Mahkamah Konstitusi untuk memberikan mandat kepada Tim 9. Pemberian mandat ini sebagai bentuk reaksi dari rakyat atas sikap Presiden yang tidak melegitimasi tim ini dan hanya menjadikan tim ini sebagai tim konsultatif

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga Jl. Pemuda RT 002/RW 02 menyelenggarakan Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta, Sabtu 07/03/15. Kampung Anti Korupsi ini diselenggarakan oleh warga beserta LBH Jakarta guna membumikan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan warga Jl. Pemuda tersebut. Acara yang diselenggarakan di teras Masjid As-Salam ini diisi dengan penyampaian materi terkait permaslahan-permasalahan korupsi. Novalia Matondang selaku

Kebun Jeruk, bantuanhukum.or.id—Pada tanggal 28 Februari 2015, LBH Jakarta bersama dengan warga Kali Sekretaris, yang tergabung di dalam Gema Pura 4 mengadakan Kampung Anti Korupsi di kediaman warga yang terletak di Kampung Rawa, Kebun Jeruk. Kampung Anti Korupsi ini diselenggarakan oleh warga Kali Sekertaris sebagai bentuk dukungan atas gerakan anti-korupsi di Indonesia. “Kampung ini menjadi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dari Aceh sampai Papua mendatangi gedung KPK yang terletak di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 04/03/2015. Alasan massa mendatangi gedung KPK karena mereka merasa gerah dengan sikap Plt. KPK yang ingin melimpahkan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Dalam unjuk rasa hari

RILIS PERS No.: 217/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mewakili ahli waris dari korban jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bekasi karena tidak melakukan pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, Bekasi. “Ada banyak sekali jalan rusak

PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA No. 244/SK/LBH/III/2015 Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji setelah kasus Budi Gunawan yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (2/3). LBH Jakarta menilai tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan optimisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang kelak berpotensi akan mematikan gerakan anti korupsi di indonesia. Pelimpahan