PRESS RELEASE SUAKA, sebuah jaringan masyarakat sipil untuk advokasi hak-hak azasi pengungsi dan pencari suaka, sangat menyesalkan pernyataan Mekopolhukam yang menjadikan pencari suaka politik/pengungsi sebagai dagangan politik di saat ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia terjadi terkait masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam sebuah pernyataanna, Menteri KOPOLHUKAM, Tedjo Edhy Purdijatno, mengancam akan melepaskan 10.000 pencari

No. Nama Lengkap Asal Universitas 1. Agus Muklis Universitas Jayabaya 2. Alfiana Qisthi Universitas Indonesia 3. Andreas Universitas Kristen Indonesia 4. Andi Ramadhan Nai Universitas Pancasila 5. Andryansyah Tiawarman Universitas Indonesia 6. Andiani Sharfina Universitas Trisakti 7. Andriy Wahyudi Universitas Jend. Soedirman 8. Aprilia Lisa Tengker Universitas Trisakti 9. Arif Budi Prasetyo Universitas Sebelas Maret

Jakarta, 11 Maret 2015—Putusan kasus Gugatan Warga Negara terhadap Privatisasi Air Jakarta kembali ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum lengkapnya dokumen elektronik proses persidangan dari pihak tergugat menjadi alasan penundaan persidangan. Berbeda dengan situasi penundaan sebulan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemprov DKI Jakarta yang pada 10 februari 2015 meminta penundaan untuk mengupayakan perdamaian

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta memberikan penyuluhan hukum pidana kepada warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jumat 19 Februari 2015. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan agar mengetahui hak-haknya sebagai tersangka. Kegiatan yang dilakukan di rutan khusus wanita ini dimulai sejak pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB, serta diikuti oleh 22 warga binaan dengan

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Jakarta Retno Listyarti akan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya hari ini, Selasa, 10 Maret 2015. Beberapa organisasi dan serikat guru akan mengantar Retno menjalani pemeriksaan perdana ini. “Kami khawatir ada permainan uang dalam independensi hukum. Makanya kami menggalang dukungan supaya semakin kuat,” kata Presidium Federasi Serikat

Pandeglang, bantuanhukum.or.id— Warga Desa Ujung Jaya, Pandeglang menggelar Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta pada Sabtu 7 Maret 2015. Acara Kampung Anti Korupsi ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta bersama dengan komunitas-komunitas dampingan LBH Jakarta untuk merespon kondisi Bangsa Indonesia yang sedang darurat korupsi. Acara Kampung Anti Korupsi di Desa Ujung Jaya

Gelombang perlawanan terus dilakukan terhadap penguasa atau pemerintah yang korup, yang tidak memperhatikan nasib rakyat yang hidup dan terbelenggu dalam kemiskinan dan eksploitasi, sebut saja yang dialami oleh para buruh. Dimana para buruh terus menerus melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi kerja yang buruk, mulai dari situasi kerja yang buruk sepert Outsourcing,

Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali diramaikan oleh puluhan orang yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menghadiri sidang putusan Gugatan Warga Negara (CLS) Swastanisasi Air pada Selasa, 10 Maret 2015. Sidang kali ini mengagendakan putusan setelah anjuran perdamaian oleh Majelis hakim mengalami jalan buntu (deadlock). Sidang dibuka sekitar pukul