Metrotvnews.com, Jakarta: Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN meminta agar sistem tersebut segera dihapuskan. Kala menggelar jumpa pers di Kantor LBH, Jl Diponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (12/1), Ardianto, Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Indofarma Tbk mengatakan hingga kini masih banyak pelanggaran yang terjadi

Meski rekomendasi DPR soal outsourcing sudah diterbitkan, belum ada satupun perusahaan-perusahaan BUMN, yang mematuhi dan menjalankannya. Penerapan sistem kerja outsourcing masih terus berlangusung dengan penuh pelanggaran. Hak-hak pekerja outsourcing atas kepastian kerja dan kesejahteraannya pun semakin tidak terjamin dan malah terbaikan. PHK massal dengan beragam dalih, “tameng” tes kompetensi, standarisasi background pendidikan serta kecukupan usia

Pada hari jumat tanggal 03 Januari 2014 Paralegal Pemilu yang dibentuk LBH Jakarta dan Perludum mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedatangan Paralegal Pemilu lembaga pengawas penyelenggara pemilu tersebut untuk melaporkan beberapa caleg dan partai politik yang diduga melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Paralegal Pemilu membawa beberapa bukti foto-foto spanduk/baliho dan video kampanye salah

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum Cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu LBH Jakarta mengundang anda untuk bergabung dan

LBH Jakarta setiap tahunnya mengadakan Karya Pelatihan Bantuan Hukum (KALABAHU).  KALABAHU tersebut sebagai  wadah bagi para  Mahasiswa/i-Alumni Hukum dan Non-Hukum,untuk berargumentasi, menguji rasionalitas serta mengkritisi berbagai ide dan gagasan tentang hukum dan keadilan serta yang lebih penting lagi keberpihakan pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas melalui perspektif Gerakan Bantuan Hukum Struktural (GBHS). Diharapakan para

Minggu, 5 Januari 2014, Warga RW 01 dan RW 06, Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang terkena program jalan tol JORR W2N, menggelar acara syukuran dan perpisahan di salah satu tempat di wilayah RW 01 Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Acara tersebut diadakan sebagai ucapan rasa syukur dari warga atas keberhasilan mereka memperjuangkan

Informasi Program: Tanggal                                        : 6 – 8 Februari 2014 Tempat                                        : Surabaya, Indonesia Tenggat waktu pendaftaran: 15 Januari 2014 [button type=”small” color=”red” rounded=”1″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1dGE2iWLF2hs1q5HGh0ZWdQzla6gu4F2N4nciNIdK1S4/viewform” ]Registrasi Online[/button] [button type=”small” color=”red” rounded=”1″ link=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2014/01/TORCaseSummaryTraining_NationalTraining.pdf” ]Term of Reference[/button] Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN Melalui Advokasi Hukum “Case Summary Training: Mengembangkan Analisa dan Ringkasan Kasus untuk Advokasi Kasus-kasus Hak

Berdasarkan pengamatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sepanjang 2013, pendidikan nasional dipenuhi berbagai macam persoalan yang memprihatinkan, diantaranya, penerapan kurikulum baru yang tergesa-gesa, tertundanya pelaksanaanujian nasional (UN) di 11 provinsi, rendahnya kualitas buku pelajaran di sekolah, tingginya perilaku kekerasan fIsik dan merebaknya tindakan amorai di Iingkungan sekolah dan kampus, maraknya pungutan liar dan tindakan sewenang-wenang

LBH Jakarta. Peluncuran  Catatan Akhir Tahun (Catahu) LBH Jakarta rutin di laksanakan setiap tahunnya, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas kerja-kerja bantuan hukum LBH selama setahun. Catahu LBH Jakarta pada tahun 2013 ini mengambil  tema “Ketika Hukum Dijadikan Alat Pelanggaran HAM,” Direktur LBH Jakarta dalam pengantarnya menyatakan  bahwa “Dari berbagai