LBH Jakarta. DPR pada bulan oktober 2013 melalui  Panja Outsourcing (OS) BUMN telah mengeluarkan 12 rekomendasi  terkait dengan praktek outsoursing diperusahaan BUMN. Salah satunya menghapuskan praktek Outsoursing di perusahaan-perusahaan BUMN. Rekomendasi Panja Outsourcing wajib dilaksanakan oleh Menteri BUMN untuk mengangkat seluruh buruh/pekerja Outsourcing di perusahaan BUMN menjadi pekerja tetap. Namun hingga hari ini buruh/pekerja outsoursing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekerja outsourcing BUMN yang tergabung dalam Gerakan Besama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) mengancam melakukan mogok kerja pada 31 Desember 2013 sampai 1 Januari 2014. Mereka menuntut status para pekerja outsoursing di BUMN supaya diangkat menjadi pegawai tetap. Hal tersebut merupakan reaksi atas belum direalisasikannya tuntutan mereka oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga

LBH Jakarta. Tanggal 18-20 Desember 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan dilaksanakan Try Out Modul Paralegal Disabilitas. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari penulisan modul yang telah dilaksanakan sejak bulan agustus 2013. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan pertama mendapatkan gambaran secara umum  pelaksanaan pelatihan paralegal disabilitas. Kedua adanya  masukan-masukan dari peserta terhadap modul  dan metode pelatihan . 

SETELAH pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran pada 12 April 2012 lalu, ternyata belum ada perubahan berarti yang dirasakan para buruh migran. Koalisi Peringatan Aksi Buruh Migran Internasional 2013 (Koper Bumi) pun menuduh pemerintah tidak serius dalam memperhatikan para buruh migran di luar negeri. “Kami ini hanya dijadikan sapi perahan

LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan TradeUnion Right Center (TURC) bersama beberapa serikat buruh diantaranya GSBI, DPC SPN Jakarta Utara, Nikeuba – SBSI, PPMI, FSBI, FBLP, FSP LEM SPSI, dan Sekber Buruh mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara Nomor 96/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

LBH Jakarta mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Peluncuran Catatan Akhir Tahun (Catahu) dan Malam Penggalangan Dana. Kegiatan ini akan dimeriahkan oleh: 1. Social Kids 2. Kopi & Kretek 3. Paroeh Waktoe 4. Komunitas Sunda Wiwitan 5. Winoja Binangkit 6. Atiqah Hasiholan 7. Sammy (Stand Up Comedy) Agenda Kegiatan: 1. Peluncuran Catatan akhir tahun 20113 LBH Jakarta

Koalisi Peringatan Aksi Buruh Migran International 2013 (KOPER BUMI) Berikan Perlindungan Sejati Bagi Buruh Migran Indonesia & Keluarganya, Bongkar dan Lawan Skema Kebijakan Ekspor Tenaga Kerja Mengatasnamakan Pembangunan, Tolak Segala Bentuk Pemerasan dan Penindasan Mengatasnamakan Perlindungan Lahirnya konvensi PBB 1990 pada 18 Desember tentang perlindungan Buruh migran dan keluarganya  adalah satu bentuk pengakuan bahwa buruh

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Advokasi Buruh untuk Keadilan menentang permohonan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal 59 ayat 7, Pasal 65 ayat 8, dan Pasal 66 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekarang, upaya Apindo tengah memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan. Apabila permohonan pembatalan sejumlah pasal itu dikabulkan MK,

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Komisi IX DPR-RI yang antara lain membidangi perburuhan dan ketenagakerjaan didesak untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) Outsourcing untuk mengawal implementasi rekomendasi Panitia Kerja (Panja). Desakan tersebut dikemukakan oleh pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk dalam pernyataan sikap yang disampaikan di kantor LBH Jakarta, Sabtu (14/12). “Presiden SBY juga harus segera