oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta   “Kita harus lebih takut pada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita.” Ungkapan Munir itu terpampang di halaman depan kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kalimat itu terkesan biasa, namun memiliki kekuatan bila dihadapkan dengan apa yang

Jakarta, 13 Maret 2026   Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan keji dan pengecut tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius pada

JAKARTA, LBH JAKARTA  – Selasa, 10 Maret 2026, LBH Jakarta sebagai bagian dari Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan Tata Usaha Negara ini merupakan gugatan dari dua prinsipal, yaitu WALHI dan Trend Asia terhadap Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang masih menggunakan

Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2025 WALHI bersama Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis mengajukan Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja kluster UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara: Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan karena UU Cipta Kerja melemahkan sistem perlindungan lingkungan hidup melalui penyederhanaan izin, pembatasan partisipasi publik dalam

Rabu, 4 Maret 2026 – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 26/B/LH/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/G/LH/2025/PTUN.JKT menunjukkan kegagalan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak warga Pulau Pari sebagai masyarakat pesisir. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan warga Pulau Pari

Jumat, 6 Maret 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas kepada Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar pada perkara nomor 742/Pid-Sus/2025/PN.JktPst. Setelah selama kurang lebih setengah tahun menjalani proses hukum, seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tuduhan penyebaran berita bohong, penghasutan yang menyebabkan kerusuhan hingga memperalat anak, dinyatakan tidak terbukti, sehingga

Jakarta, 9 Maret 2026 – Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama para guru dan organisasi masyarakat sipil mengajukan Judicial Review UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan terkait penyelundupan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan dan dinilai menggerus pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk berdampak pada kesejahteraan

oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta   Persidangan “The Jakarta 4”, yaitu Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq akan segera mencapai puncaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada Jumat, 6 Maret 2026. Setelah persidangan berjalan kurang lebih empat bulan sejak Desember 2025, memeriksa lebih dari 30 orang saksi dan ahli, majelis

Jakarta, 3 Maret 2026 – LBH Jakarta mengecam keras tindakan anggota TNI yang terekam menganiaya driver taksi online di Jalan Raya Puspitek, Cisauk, Tangerang Selatan. Dalam pemberitaan dan video yang beredar, pelaku: Peltu A, menonjok, memborgol, dan menodongkan pistol ke kepala korban. Kasus kini ditangani Polisi Militer; korban dan pelapor telah diperiksa Polres Tangerang Selatan,