Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta resmi membuka rangkaian acara Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 46 melalui penyelenggaraan Studium Generale yang diselenggarakan di Gedung LBH Jakarta, Jumat, 24 April 2026. Kuliah umum ini menandai dimulainya pelaksanaan Kalabahu 46 yang akan berlangsung hingga Mei mendatang. Berangkat dari tema besar Kalabahu 46 “Hidupkan Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil”, Studium

Pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan pembacaan putusan secara elektronik terhadap Perkara No. 335/G/TF/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh Marzuki Darusman, dkk melawan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam Siaran Pers Kementerian Kebudayaan. Majelis Hakim terdiri dari Ketua Majelis Hastin Kurnia Dewi dan

Di balik istilah “fakta”, terdapat manusia sebagai makhluk bernyawa. Di balik angka, terdapat tubuh yang terluka. Di balik laporan, terdapat suara yang gemetar. Para korban tidak hadir sebagai “data”. Mereka hadir sebagai manusia yang hidupnya terbelah sebelum dan sesudah Peristiwa Mei 1998. Pada Kamis, 2 April 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas bersama dengan Para

6 April 2026 — Sekira Pukul 07.30 WIB, sebagian Warga RW 10 Lenteng Agung mengalami ancaman penggusuran paksa oleh Pusziad TNI (Pusat Zeni Angkatan Darat). Pembongkaran ditujukan kepada rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuni. Terdapat harta benda yang masih tersisa di dalamnya. Melihat kejadian tersebut, seketika Warga lainnya yang masih tinggal di lokasi tersebut melakukan

Siaran Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Respons atas Konferensi Pers Kapuspen TNI pada 25 Maret 2026   Jakarta, 25 Maret 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencermati pemaparan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam konferensi pers pada malam, Rabu, 25 Maret 2026. Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa seluruh pembahasan dalam konferensi pers tersebut

Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan

Menanggapi Konferensi Pers Danpuspom TNI, Polda Metro Jaya, dan Komisi III DPR RI pada 18 Maret 2026 Segera Bentuk TGPF dan Adili Para Pelaku di Peradilan Umum! Jakarta, 18 Maret 2026 – Kami mengamati pemberitaan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan kembali menghadiri persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana dalam register perkara 10/G/2026/PTUN.SRG, Senin, 16 Maret 2026. Persidangan ini merupakan terhadap Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012. Dalam persidangan itu,

Jakarta, 16 Maret 2026 – Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengalami penyerangan berupa penyiraman air keras ketika sedang mengendarai sepeda motor pada Kamis, 12 Maret 2026. Atas kejadian tersebut, Andrie kini dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis terhadap luka akibat air keras. Andrie sendiri merupakan advokat dan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan