Pernyataan Bersama Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19 Jakarta, 19 Juli 2020 – Empat bulan setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), situasi pandemi di Indonesia belum membaik, bahkan semakin tidak terkendali. Hari ini, angka resmi kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah melampaui jumlah kasus di China yang jumlah penduduknya lima kali

LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan

LBH Jakarta Kembali menggelar Diskusi Diponegoro melalui Zoom Webinar dengan tema Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19 bersama MAJU, TAF dan USAID (22/04). Diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengungkap penyebab perempuan lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama Covid-19. Diskusi ini dimoderatori oleh Oky Wiratama (Pengacara Publik LBH Jakarta) dengan menghadirkan Siti Aminah

Siaran Pers Bersama Pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai ketidakmampuan fasilitas kesehatan menampung dan melayani pasien. Hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa 88,4 % responden khawatir layanan kesehatan tidak mampu menampung warga yang sakit. Kekhawatiran

Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat

Siaran Pers Pada hari selasa (28/04) LBH Jakarta meluncurkan Kertas Posisi terkait penanganan wabah pandemi virus COVID-19 dan penerapan PSBB di Jabodetabek yang mana kebijakannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga. Kertas Posisi ini diluncurkan sebagai bagian dari respon dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Salah satu yang menjadi sorotan dalam kertas posisi ini adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan. Pemerintah hanya menerapkan PSBB yang notabenenya hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga