Kota Serang – Banten, 3 Juni 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan kembali menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara gugatan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang milik Kementrian Pertahanan RI seluas 3.646.390 m2 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus
*Artikel Opini oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta Pendahuluan Perkara penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dibawa ke PTUN Jakarta bukan sekadar sengketa administrasi biasa. Perkara ini memiliki substansi penting yang berkaitan dengan kebenaran sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan bagiamana hukum administrasi gagal menyediakan mekanisme kontrol
Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan
Catahu LBH Jakarta 2025 disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum di wilayah kerja LBH Jakarta. Laporan ini merekam pola-pola pelanggaran yang dialami warga sepanjang tahun 2025 serta menilai kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Data dan temuan sepanjang 2025
Penelitian ini menempatkan praperadilan sebagai titik krusial dalam evaluasi kinerja sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai suatu studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case law) terhadap kasus praperadilan yang melibatkan empat tahanan politik, yaitu Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Khariq Anhar, dan Syahdan Hussein. Sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP, praperadilan seharusnya menjadi mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya
20 Oktober 2025 jatuh sebagai penanda satu tahun jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, LBH Jakarta memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi mendalam atas arah kekuasaan negara saat ini. Janji-janji perubahan yang dulu disuarakan apakah sudah menghasilkan kebermanfaatan bagi Rakyat? Satu tahun pemerintahan
Policy brief ini mengulas kelemahan KUHAP yang sudah berlaku lebih dari 40 tahun tanpa revisi mendasar. Akibatnya, praktik penggeledahan dan penyitaan digital sering dilakukan secara berlebihan, tidak relevan dengan perkara, dan bahkan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. LBH Jakarta mendokumentasikan banyak kasus unfair trial yang memperlihatkan penyitaan barang bukti digital tanpa dasar
Halo kawan-kawan! Setelah melewati proses pembelajaran selama 1 bulan, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu 45) resmi ditutup pada Jumat 1 Agustus 2025. LBH Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh Peserta Kalabahu 45 yang sudah melewati seluruh rangkaian dengan sangat baik. Semoga segala materi dan pengalaman selama Kalabahu dapat menjadi semangat kita semua untuk terus belajar dan
Salam Perjuangan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini daftar peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti KALABAHU 45 LBH Jakarta yang akan diselenggarakan pada 4 Juli 2025 s.d. 1 Agustus 2025. Acnestasya Dwi Julyanty Adinda Putri Chaniavatov Adnien Maulidyah Kabalmay Anggun Ratna Cahyaningtyas Arman Ramadhan Aryo Jippanola Blesky Erlando Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan Dararima Sani