Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan

21 Mei 2025 — LBH Jakarta bersama Forum Warga Cikini Kramat telah mengadakan kegiatan pendidikan hukum kritis untuk mendiskusikan persoalan ruang hidup warga yang dirampas sewenang-wenang oleh RAB Group dan PT Alfa Glory Perkasa (AGP) tanpa dasar hukum yang jelas. RAB Group dan PT AGP melakukan privatisasi jalan umum yang berlokasi di Jalan Cikini Kramat,

Buku Saku “Power concedes nothing without a demand.” And if there is no struggle, there is no progress” – Frederick Douglass Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari subordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan. Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting

RILIS PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP Setelah menyelenggarakan konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Komisi III DPR RI kemudian pada tanggal 24 Maret menyelenggarakan serangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi advokat. Setelahnya, sepanjang 24-27 Maret 2025, bergulir berbagai narasi yang disampaikan oleh

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP Pada tanggal 20 Maret 2025i, Komisi III DPR RI menyelenggarakan konferensi terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam agenda pertama, Komisi III mengumumkan surat penerimaan presiden (surpres) yang menunjuk dua wakil pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk membahas RUU KUHAP. Selain itu, agenda konferensi

Catatan LBH-YLBHI dalam Perayaan Hari Perempuan Internasional 2025. Jakarta, 8 Maret 2025 – Di dalam dokumen Asta Bencana: Memahami #IndonesiaGelap Melalui 8 Masalah, kami melihat terdapat 8 masalah krusial di Indonesia di masa Prabowo-Gibran. Pertama, menguatnya militer di sektor publik dengan proyek MBG. Kedua, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Ketiga, masa depan pendidikan dan riset

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan para Pengabdi Bantuan Hukum yang humanis, mandiri, progresif, dan berintegritas dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Dalam pengabdiannya para Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung di LBH Jakarta sebagai Pengacara Publik atau setingkat, diatur dengan masa pengabdian. Untuk itu, LBH Jakarta mengajak

LBH Jakarta telah menyelenggarakan Pelatihan Paramedia pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Gedung YLBHI-LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi kampanye digital serta memperkuat kebebasan berekspresi sebagai bagian dari advokasi hak asasi manusia. Pelatihan diikuti 14 peserta dari komunitas dampingan, pers mahasiswa, dan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH)

SIARAN PERS Rabu, 19 Februari 2025 – Perwakilan mahasiswa, advokat, dan keluarga korban penyiksaan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini adalah dampak dari keputusan DPR RI pada rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana