Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta sepanjang periode Januari – September 2018 dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Meski demikian mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha sepanjang tahun 2017. Meski jumlah titik dan korbannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa

Tercatat, selama tahun 2017, telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan  jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit. Sedangkan pada periode Januari-september 2018 telah terjadi 79 kasus dengan jumlah korban mencapai 277 Kepala keluarga dan 864 unit usaha. Mayoritas penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan catatan angka 91%

Dalam rangka melaksanakan Rapat Rencana Strategis dan Rapat Kerja LBH Jakarta, maka pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum akan dilakukan penutupan sementara pada : Hari/tanggal : Senin 15 Oktober 2018 s/d 19 Oktober 2018 Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum LBH Jakarta akan kembali dibuka pada : Hari/ tanggal : Senin 22 Oktober 2018 Demikian pengumuman ini

Kepada: Yth. Penyedia Jasa Pengembangan Sistem Informasi Di tempat Dengan hormat, Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta saat ini berencana melakukan pengembangan SISTEM INFORMASI ORGANISASI yang dibernama SILEBAH. Sistem ini telah diinisiasi sejak tahun 2015, dan akan digunakan sebagai sistem manajemen organisasi khususnya organisasi bantuan hukum secara elektronik. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan Sistem

Setelah melalui serangkaian panjang proses seleksi calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2018 dengan tahapan: yaitu [1] Seleksi administrasi, [2] Investigasi/Penelitian, [3] Ujian Tulis selama 2 hari, dengan 6 Materi dan Puluhan Soal yang melibatkan 6 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM di luar dan di dalam LBH Jakarta, [3] Test TOEFL oleh

No: 857/SK-PRO-ASF/LBH/VIII/2018 Kepada Yth. Penyedia Peralatan Teknologi Komputer Di tempat   Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan barang peralatan Teknologi komputer. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 03/PANSEL-LBH/2018 Pengadaan Barang Peralatan Teknologi Komputer LBH Jakarta, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta penyedia barang, bahwa pemenang tender

(LBH Jakarta Pro Bono Clearinghouse)   [dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]Apa itu pro bono?[/dt_highlight] [dt_quote type=”blockquote” font_size=”big” animation=”none” background=”plain”]Pro bono berasal dari bahasa latin yang berarti for the public good atau untuk kebaikan publik/masyarakat.  Pro bono merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat kepada masyarakat miskin atau organisasi nir laba yang membutuhkan bantuan hukum.[/dt_quote]