JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Mayong, menyatakan penerapan kurikulum 2013 yang menjadi pro dan kontra di kalangan guru, praktisi dan akademisi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa digugat secara hukum. Menurutnya, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan kurikulum 2013. Di antaranya mengajukan somasi ke Kemdikbud atau mengajukan

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta akan mengawal kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa MC, seorang wartawati yang diduga diperkosa pada 20 Juni 2013 di Pramuka, Jakarta Timur. Menurut Vera, salah seorang pendamping korban yang ditunjuk LBH, selain mengawal kasus ini, pihaknya juga akan melakukan pendampingan selama pemeriksaan oleh pihak kepolisian. “Kami juga akan mengumpulkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terkait pelaporan sejumlah aktivis ICW dan JPPR yang dilakukan dua anggota DPR Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi meminta kepolisian untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. “Kami melihat ada indikasi transaksi antara polri dengan DPR dalam hal pemilihan calon Kapolri. Saya harap jangan sampai Polri menodai dirinya

Dalam siaran pers, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi (KPPD) meminta Kepolisian mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat sipil dan bertindak objektif serta lepas dari tekanan anggota DPR yang mencoba mengkriminalisasikan gerakan tersebut. KPPD mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengeluarkan daftar-daftar calon-calon yang bermasalah sebagai bentuk partisipasi publik

JAKARTA, suaarmerdeka.com – Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi meminta kepolisian untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pernyataan ini terkait pelaporan sejumlah aktivis ICW dan JPPR yang dilakukan dua anggota DPR Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding ke Bareskrim Polri. “Kami melihat ada indikasi transaksi antara polri dengan DPR dalam hal pemilihan calon Kapolri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang oknum anggota Polres Metro Jakarta Utara diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada dua orang buruh wanita dalam aksi demonstrasi di lokasi Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/7/2013). Koordinator Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan, para buruh melakukan aksi menentang penangguhan upah, penurunan harga sembako dan BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sepuluh perwakilan dari buruh perempuan yang tergabung dalam GEBER AKB (Gerakan Bersama Aliansi Buruh Kawasan) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SKP) Polda Metro Jaya, Kamis (4/7). Kedatangan mereka untuk melaporkan tindakan oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual dalam aksi mereka pada, Senin (1/7), lalu di KBN Cakung Cilincing, Jakarta Utara.

JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli, mengatakan, hampir 15 tahun paska ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan hukum lain yang kejam tidak manusiawi masih terjadi di Indonesia. “Dalam penelitian LBH tahun 2008, 83 persen mereka yang pernah diperiksa di kepolisian mengalami penyiksaan. Pada tahun 2010 kita juga melakukan penelitian di

TEMPO.CO, Jakarta – Aktifis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maruli menyatakan kepolisian sebagai pihak yang paling sering melakukan penyiksaan. Pernyataan tersebut disampaikan merujuk pada laporan-laporan yang masuk ke LBH Jakarta. “Pelaku penyiksaan kebanyakan kepolisian,” kata Maruli di kantor LBH Jakarta, Rabu 26 Juni 2013. Menurut dia, penyiksaan terjadi saat proses hukum sedang berjalan. “Korbannya adalah yang