Nomor : 1028/SK/LBH/VIII/2014 Perihal : Undangan Meliput Kepada Yth, Rekan-Rekan Media, Cetak, Eletronik, dan Online Di Tempat “TUNTASKAN SEGERA PERMASALAHAN OUTSOURCING DI BUMN” Tanggal 27 Agustus 2014, Komisi IX DPR RI menyelangarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (GEBER BUMN). Agenda tersebut

Pada tanggal 9 Juli 2014 akan dilangsunghkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. momentum politik ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi kalangan buruh dalam lima tahun depan. untuk memastikan Presiden baru ini untuk tidak mengekang kebebasan, serta tidak militeristik dan represif. Bercermin pengalaman politik masa lalu disektor perburuhan. Marsinah, buruh di Sidoarjo karena menuntut

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi akan memasuki putusan dengan perkara Nomor 96/PUU-XI/ 2013. Apabila permohonan pembatalan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU

LBH Jakarta mensosialisasikan layanan bantuan hukum di event Education & Equiping Tomorrow’s Justice Refomers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Senin, 21/4). Sebuah acara yang turut diikuti oleh peserta dari beberapa organisasi, baik dalam lingkungan internal kampus maupun organisasi eksternal seperti HUKUM ONLINE, KLINIK HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK, dll. Selain sosialisasi layanan bantuan hukum, LBH Jakarta juga

Kali ini (Jumat, 18/4) SIMPUL melakukan kegiatan di komunitas Pelangi Mahardika yang menaungi para lesbian, biseksual dan trasngender (LBT). Komunitas ini didirikan oleh pekerja Federasi Buruh Lintas Pekerja (FBLP). Kegiatan diawali dengan pemaparan profil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atas pandangan para peserta tentang LBH Jakarta dan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat

Permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi oleh APINDO dengan nomor perkara: 96/PUU-XI/2013 mengenai pokok perkara Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) pada hari Kamis 31 November 2013 lalu sudah mencapai tahap pemeriksaan pendahuluan. Pengujian ini dianggap akan mencederai dan merugikan

Senin, 25 November 2013 LBH Jakarta dikunjungi oleh SMA Insan Cendikia Al Kausar Sukabumi. Berjumlah sekitar 40 orang yang terdiri dari guru dan murid kelas X SMA Insan Cendikia Al Kausar berkunjung ke LBH Jakarta dalam rangka memperkenalkan murid barunya mengenai sistem hukum dan peran LBH Jakarta khususnya dalam bidang pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat.

Salam Hormat, Sejak tanggal 22 Oktober 2013, Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI mengeluarkan  12 butir rekomendasi untuk penyelesaian masalah outsourcing dan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. Rekomendasi tersebut telah disampaikan pimpinan Wakil Ketua DPR RI bidang KORKESRA yang dijabat oleh IR Taufik Kurniawan dari PAN (Partai Amanat Nasional) kepada Meneg BUMN pada tanggal 7

[gview file=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2013/10/Hasil-Panja-OS-Komisi-IX.pdf”]