PENGUMUMUMAN PENERIMAAN ASISTEN PENGACARA PEMBELA PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER ASISTENT) LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA 2013 Berdasarkan serangkaian tes yang diberikan, kualifikasi serta kompetensi penerimaan Asisten Pengacara Pembela Pidana LBH Jakarta 2013, baik tertulis, maupun wawancara, bersama ini LBH Jakarta : 1. Menetapkan : Annisa Rizky, S.H. Beren Merary, S.H. D.R. Golda Meir, S.H. Dinni Sufiyani,
Oleh: Arsa Mufti Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta A. Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi Perbedaan utama dari meningkatnya jenjang pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Perguruan Tinggi adalah perubahan status dari seorang “Siswa” menjadi seorang “Mahasiswa”. Berbicara mengenai Mahasiswa tentu berbeda dengan pengertian Siswa pada umumnya sewaktu masih bersekolah di SMA. Perbedaan mendasar dari
RKUHAP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA SALAH TANGKAP Kasus pembunuhan Dicky Maulana terjadi pada Minggu 30 Juni 2013. Dalam kasus itu, 6 terdakwa yang terdiri dari 2 pria dewasa dan 4 bocah di bawah umur diciduk Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka kemudian didakwa dalam berkas terpisah. Satu berkas untuk 2
Pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 bertempat di SMK Negeri 20 Jakarta, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengadakan penyuluhan hukum perburuhan dan hubungan industrial, di SMK Negeri 20 Jakarta Selatan. Para Pembicara dalam Penyuluhan Hukum Perburuhan dan Hubungan Industrial tersebut yaitu Ismanto, S.H. dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, Maruli Rajagukguk Pengacara
Pada tanggal 4 Oktober 2013, berlokasi di Rumah Kemuning, diadakan diskusi Pengembangan Partisipasi Aksi Riset (PAR). Narasumber yang dihadirkan adalah Sardi Winata, seorang peneliti yang mengembangkan metode PAR di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Metode PAR (Partisipasi Aksi Riset) yang disajikan oleh Sardi Winata ini tidak jauh berbeda dengan materi PAR yang diberikan ketika mengikuti
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membawa harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, sistem ini bukan tanpa kelemahan. Alokasi anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan faktual bantuan hukum, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari sistem ini. Oleh karena itu, LBH
Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Oktober 2013, diadakan pelatihan mengenai hukum perburuhan untuk buruh di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Pada hari pertama materi diisi oleh Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik LBH Jakarta) dan Tigor Hutapea (Pengacara Publik LBH Jakarta), ada beberapa materi yang
Jakarta, 3 Oktober 2013, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan somasi (teguran) kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta atas rencana pembelian saham PALYJA melalui BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. KMSSAJ menilai, pembelian saham tersebut telah mengabaikan Gugatan Warga Negara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain