Jakarta, 24 September 2026 – YLBHI-LBH Region Jawa yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, LBH Semarang, dan LBH Surabaya menyelenggarakan Forum Multipihak dan Diseminasi Kertas Kerja bertajuk “Menunda Pensiun, Memindahkan Beban: Co-Firing Biomassa sebagai Solusi Palsu Transisi Energi” di Cikini, Jakarta. Forum ini melibatkan perwakilan masyarakat dari wilayah sekitar PLTU, organisasi masyarakat

19 Juni 2026 — Warga Pulau Pari audiensi dengan DPD RI menuntut penyelesaian konflik agraria dan lingkungan pesisir yang berlarut. LBH Jakarta dampingi warga jaga ruang hidup.

Upah yang adil adalah bagian dari HAM. LBH Jakarta ajukan Amicus Curiae ke MK untuk uji Pasal 52 Ayat (1) UU Guru dan Dosen demi hak atas kehidupan layak berkelanjutan bagi dosen.

LBH Jakarta rilis Catatan Tahunan 2024: ribuan pengaduan, penggusuran, kriminalisasi, dan perlawanan warga kota. Unduh Catahu 2024 untuk data lengkap dan rekomendasi kebijakan.

“Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendali Oligarki” tema ini dipilih karena LBH Jakarta masih menilai kondisi demokrasi di Indonesia masih mengkhawatirkan di beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis padahal tidak. Para

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,

Pola Omnibus Law Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) berencana untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (“RUU Sisdiknas”) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2022. RUU Sisdiknas menggabungkan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik keras penangkapan terhadap AH, pemilik akun @rakyatjelata_98 pada 28 Juli 2022 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan karena AH diduga menyebarkan hoax/berita bohong melalui konten yang diunggah dalam aplikasi Snack Video. LBH Jakarta menilai bahwa penangkapan terhadap AH sarat akan dugaan konflik kepentingan karena menyangkut atasan penyidik, dalam hal ini Kapolda

Jakarta, 15 September 2021. Solidaritas masyarakat sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi. Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Di kantor darurat ini, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Isi suratnya adalah pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan yang