Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6

Siaran Pers Tim Advokasi Papua 20 April 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan Oleh Aktivis Mahasiswa Papua Ruland Rudolof Karafir dan Finakat Molama alias Kevin melalui Tim Kuasa Hukum Advokasi Papua. Tim Advokasi menilai Putusan tersebut adalah putusan yang mengabaikan fakta dan tidak mencerminkan kehormatan seorang hakim yang seharusnya

Catatan diskusi tentang gerakan sosial dengan Eko Prasetyo pada 1 April 2019 Oleh: Charlie Meidino Albajili Bertepatan dengan hari jadinya ke 48 tahun pada 1 April 2019, LBH Jakarta mengadakan diskusi kecil bersama Eko Prasetyo dari Social Movement Insitute (SMI) Yogyakarta. Diskusi yang diadakan di lantai 2 LBH Jakarta tersebut membahas tantangan “Gerakan sosial saat

Front Rakyat Indonesia West Papua (FRIWP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka dan Komnas HAM (20/01). Dalam unjuk rasa kali ini, FRIWP dan AMP menyatakan menolak tuduhan makar kepada 4 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap di Manado dan Jayapura. Unjuk rasa yang diawali dengan long march ini

Sidang Kriminalisasi 26 aktivis kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (09/11). Sidang kali ini memasuki agenda pembacaan tuntutan kepada 2 Pengacara Publik Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti, 1 orang mahasiswa bernama Hasyim, serta ke 23 buruh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan kepada 26 aktivis tersebut dengan tuntutan pidana penjara 1 bulan, dengan masa

Persidangan kriminalisasi 26 aktivis kembali digelar di PN Jakarta Pusat, (11/10). Persidangan kali ini merupakan persidangan yang ke-26 kalinya sejak Maret 2016. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh terdakwa yakni Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A, beliau adalah ahli pidana yang saat ini berprofesi sebagai pengajar di Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang kriminalisasi 26 Aktivis, Selasa (09/08). Agenda persidangan kali ini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menghadirkan Budy Antonius Saggala sebagai saksi penangkap terhadap para terdakwa. Sebagai saksi yang dihadirkan jaksa dari pihak Kepolisian, Budy menjawab berbagai pertanyaan dari kuasa hukum 26 aktivis. Dalam

Sidang lanjutan kriminalisasi terhadap 26 aktivis kembali diadakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/06). Persidangan yang sudah 12 kali tersebut memasuki agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Guna mendukung dakwaan, JPU menghadirkan saksi atas nama Saeran yang merupakan Kanit Provost dari kesatuan Polres Jakarta Pusat. Menanggapi saksi yang dihadirkan JPU, Arif Maulana selaku

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang kriminalisasi terhadap 26 aktivis kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (06/06). Sidang pada siang hari tersebut memasuki agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang di mulai pada pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Pada sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi pelapor yaitu eks Kapolres Jakarta Pusat